Forum internasional terkait lingkungan hidup COP31 yang akan digelar di Antalya, Türkiye pada 9–20 November akan menjadi titik uji implementasi aksi iklim global. Presidensi menyebutnya sebagai “Implementation COP”, menandai pergeseran dari komitmen ke hasil yang dapat diukur, mulai dari transisi energi hingga pembiayaan dan ketahanan ekosistem.
Mengutip tulisan M Riezko Bima Elko Prasetyo di Antara, bagi Indonesia, forum ini bukan sekadar ajang menyampaikan janji, tetapi menunjukkan realisasi Second Nationally Determined Contribution (NDC) hingga 2035. Data SRN PPI mencatat emisi 2024 sebesar 1.495,58 juta ton CO2e, dengan penurunan 775,97 juta ton CO2e atau 34,16 persen dari baseline.
Angka ini menjadi modal, meski konsistensi dan transparansi data tetap menjadi tantangan.
Pemerintah juga memperkuat tata kelola melalui pembaruan SRN PPI dan sistem inventarisasi SIGN SMART Robust sejak Juli 2026. Di sektor energi, RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan tambahan 69,5 gigawatt, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, meski ketergantungan pada fosil masih membayangi.
Instrumen pembiayaan turut diperluas lewat peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut perdagangan karbon berpotensi besar mendukung investasi hijau, meski integritas dan distribusi manfaat menjadi perhatian.
Dengan kebutuhan pendanaan mencapai 472,6 miliar dolar AS untuk target net zero emission 2060, Indonesia perlu mengandalkan kombinasi investasi swasta, pembiayaan internasional, dan pasar karbon.
Menurut ahli, peluang Indonesia di COP31 terletak pada kemampuannya menunjukkan bukti konkret mulai dari capaian emisi, kesiapan proyek, hingga manfaat bagi masyarakat sekaligus menyeimbangkan agenda penurunan emisi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
