ASIA
3 menit membaca
Taiwan kerahkan kapal untuk hadapi operasi penegakan hukum China
Taipei menyatakan telah mengerahkan kapal penjaga pantai setelah China meluncurkan operasi penegakan hukum maritim di perairan timur Taiwan, yang oleh Beijing dikaitkan dengan rencana pembicaraan batas maritim antara Jepang dan Filipina.
Taiwan kerahkan kapal untuk hadapi operasi penegakan hukum China
Kepulauan Pratas tetap menjadi sengketa wilayah antara China dan Taiwan. [Foto arsip] / Reuters

Penjaga Pantai Taiwan pada Minggu mengatakan telah mengerahkan kapal untuk merespons operasi China di perairan sebelah timur pulau tersebut.

Eskalasi terbaru ini terjadi setelah media pemerintah China pada Sabtu melaporkan bahwa "operasi penegakan hukum" tersebut merupakan respons terhadap pembicaraan antara Jepang dan Filipina mengenai penetapan batas maritim di perairan yang dimaksud.

Taiwan melaporkan bahwa sebuah kapal survei China bergabung dengan kapal penjaga pantai China di perairan sekitar Kepulauan Pratas yang dikelola Taiwan pada Sabtu, di bagian utara Laut China Selatan.

Taipei menyebut hal itu sebagai "kasus pertama yang teramati" di mana kapal penjaga pantai dan kapal survei China bertindak secara terkoordinasi untuk memprovokasi Taiwan.

Pada Minggu, Taipei menggambarkan langkah China tersebut sebagai "pelanggaran terhadap hukum internasional".

China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, menyebut pembicaraan itu "ilegal" dan mengklaim memiliki kendali eksklusif atas perairan tersebut.

Kapal-kapal China telah dipantau "selama seluruh proses" dan Taiwan "telah mengerahkan kapal yang diperlukan untuk merespons secara tepat", kata penjaga pantai Taiwan dalam sebuah pernyataan.

Taiwan mengatakan telah mendeteksi empat kapal pemerintah China yang berangkat dari Pelabuhan Xiamen dan berlayar di luar wilayah perairan terbatas Taiwan di barat daya pulau itu.

Penjaga pantai Taiwan mengerahkan lebih dari lima kapal untuk membantu pengawasan.

Menurut pernyataan tersebut, kapal-kapal China diperkirakan tiba di "perairan terkait" pada Minggu. Taiwan juga menegaskan bahwa "China tidak memiliki hak kedaulatan apa pun di perairan timur Taiwan".

Tokyo dan Manila bulan lalu mengatakan mereka akan memulai pembicaraan resmi untuk "menetapkan batas maritim" zona ekonomi dan landas kontinen di antara kedua negara, yang memicu kemarahan Beijing.

Pada Sabtu, Kementerian Perhubungan China mengerahkan polisi maritim dari Provinsi Fujian dan Guangdong untuk "melaksanakan operasi khusus penegakan hukum lalu lintas maritim di perairan timur Pulau Taiwan", lapor kantor berita pemerintah Xinhua.

Laporan tersebut tidak memberikan rincian operasi, termasuk berapa lama berlangsung atau apakah masih berlanjut, serta tidak menyebutkan apakah polisi maritim mengirim kapal ke wilayah tersebut.

Xinhua menambahkan bahwa operasi tersebut merupakan "langkah yang diperlukan" sebagai respons terhadap pengumuman sepihak Jepang dan Filipina yang akan memulai "negosiasi penetapan batas maritim" di dekat Taiwan.

Taiwan pada Rabu mengatakan pihaknya seharusnya dilibatkan dalam pembicaraan antara Jepang dan Filipina tersebut.

Kesamaan kekhawatiran Manila dan Tokyo terhadap klaim teritorial maritim China membuat hubungan kedua negara semakin erat dalam beberapa tahun terakhir.

Jepang dan China terlibat sengketa wilayah dan ekonomi di Laut China Timur, di mana kapal penjaga pantai dari kedua negara kerap terlibat konfrontasi yang menegangkan.

Sementara itu, Beijing juga mengerahkan kapal angkatan laut dan penjaga pantai di Laut China Selatan untuk menghalangi Filipina mengakses terumbu karang dan pulau-pulau yang memiliki nilai strategis, yang memicu serangkaian bentrokan antara kedua pihak.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
Efisiensi anggaran MBG, BGN akan fokuskan program ke wilayah terpencil
Vietnam dan Indonesia pimpin klasemen sementara Grup A Piala AFF U-19
Pemerintah tingkatkan pengawasan wisata di sekitar gunung api
Indonesia-Malaysia sepakat perkuat kerja sama bilateral lewat JCBC
Indonesia-Singapura perkuat kerja sama pertahanan lewat pertemuan militer tahunan
Tiga tersangka pimpinan BGN ditahan dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis
Drone Myanmar yang lepas kendali meledak di Thailand, tiga migran tewas
KSP: Serangan siber pada 2025 tembus 5,5 miliar, pemerintah perketat keamanan digital
Tinjau korban kebakaran Kemayoran, Wagub Rano pastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin dibebaskan dengan grasi kerajaan
Kantor Badan Gizi Nasional digeledah, program andalan Prabowo dibayangi ketidakpastian
Dua pilot Taiwan tewas dalam kecelakaan latihan pesawat militer
China gelar patroli di Timur Taiwan, merespons rencana perundingan maritim Jepang–Filipina
Nadiem Makarim peringatkan kepercayaan investor dalam pleidoi kasus pengadaan Chromebook
Prabowo sebut pemusatan ekspor SDA lewat DSI untuk maksimalkan keuntungan nasional
Kebakaran Kemayoran hanguskan 250 bangunan, 620 warga kehilangan tempat tinggal
Filipina dan Vietnam perkuat pakta pertahanan, tegaskan komitmen jaga Laut China Selatan
Kementan akselerasi tanam padi 750 hektare di Lamongan hadapi ancaman El Nino
Indonesia–Brunei perkuat diplomasi militer di perayaan RBAF ke-65
Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo tegaskan persatuan dan ekonomi berkeadilan