DPR RI resmi sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
POLITIK
DPR RI resmi sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Kamis (19/11).

RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, perlindungan bagi pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pembahasannya mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Video Lainnya
Ledakan dan kebakaran kilang PPSDM migas di Cepu tewaskan satu pekerja
Indonesia–China sepakati empat kerja sama strategis senilai $71,8 miliar
Presiden Prabowo hadiri KTT APEC 2026, perkuat kerja sama ekonomi Asia Pasifik
Kasus penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso resmi dipecat dengan tidak hormat
Banjir terjang Tanah Datar, Sumatera Barat, lahan pertanian warga rusak parah
Momen Donald Trump mencari dan memuji Prabowo Subianto di KTT Khusus ASEAN-AS di Manila
Presiden Prabowo tiba di Shenzhen untuk hadiri KTT APEC 2026
Polrestabes Medan dan Bea Cukai gagalkan penyelundupan 56 kg sabu asal Malaysia
Jutaan kepiting merah memulai migrasi tahunan di Pulau Christmas, Australia
Pemimpin ASEAN dan dunia kenakan pakaian tradisional Filipina di Gala Dinner KTT ke-49 ASEAN