RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, perlindungan bagi pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pembahasannya mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).


Video Lainnya
DPR RI resmi sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Kamis (19/11).
Video Lainnya