Pemerintah terus menyusun strategi untuk menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 1,6–1,7 juta ton, sehingga sekitar 7 juta ton masih dipenuhi melalui impor.
Menurutnya, tingginya impor LPG tidak lepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu yang belum diimbangi peningkatan produksi domestik.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah melalui program hilirisasi. DME dinilai dapat menjadi substitusi LPG untuk kebutuhan rumah tangga.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif lain. Berbeda dengan LPG, CNG berasal dari gas dengan komponen yang lebih melimpah di dalam negeri, sehingga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Namun, pemanfaatan CNG masih menghadapi tantangan teknologi karena memerlukan kompresi bertekanan tinggi agar dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.
Di tengah dinamika global, pemerintah memastikan kondisi energi nasional tetap terjaga. Stok bahan bakar minyak (BBM) disebut masih berada di atas batas aman, sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.
Langkah diversifikasi energi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi di masa depan.
