Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka 116 wilayah kerja minyak dan gas bumi baru bagi investor internasional sebagai bagian dari strategi mempercepat pencapaian target produksi nasional yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan kepada Antara, bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sektor hulu migas, termasuk membuka blok baru serta memperluas kolaborasi teknologi dan operasional di wilayah kerja yang sudah berjalan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan target produksi minyak nasional sebesar 610 ribu barel per hari. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah mengandalkan ekspansi wilayah kerja baru serta penguatan produksi dari lapangan yang sudah beroperasi.
Laode menyebut penemuan besar di Sumur Geliga, Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, menjadi salah satu penopang utama target tersebut. Lapangan itu diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 5 triliun kaki kubik (TCF) dan sekitar 300 juta barel kondensat.
Reformasi regulasi
Ia menegaskan bahwa penguatan produksi migas menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan energi nasional, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang dan berdampak pada rantai pasok energi dunia.
“Saat ini langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti diversifikasi impor energi, optimalisasi pasokan domestik dan biofuel, peningkatan kinerja kilang, penguatan kerja sama bilateral, dan kebijakan konsumsi bahan bakar atau LPG yang efisien,” kata Laode.
Untuk memperkuat minat investasi di sektor hulu migas, pemerintah juga melakukan reformasi regulasi dengan memberi fleksibilitas kepada investor dalam memilih atau beralih antara skema kontrak gross split dan cost recovery.
Selain itu, pemerintah menyesuaikan skema pembagian hasil berdasarkan tingkat risiko lapangan, menyiapkan insentif yang mempertimbangkan perekonomian proyek, serta mempercepat proses perizinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang memberikan kepastian waktu dalam persetujuan izin.
