Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif di tengah tekanan eksternal yang belum mereda, dengan ketidakpastian geopolitik global khususnya terkait perundingan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, menjadi salah satu pemicu utama kehati-hatian pelaku pasar.
Pada perdagangan Jumat pagi, rupiah sempat menguat tipis 6 poin ke level Rp17.280 per dolar AS, setelah sehari sebelumnya tertekan cukup dalam hingga menyentuh Rp17.310 dan ditutup di Rp17.286 per dolar AS. Pelemahan tersebut mencerminkan meningkatnya sentimen risk-off yang mendorong arus modal keluar dari pasar negara berkembang.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pasar masih menunggu kejelasan arah konflik di Timur Tengah. “Investor menafsirkan pernyataan tersebut sebagai sinyal masih tingginya ketidakpastian terkait proses perdamaian,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta.
Ia merujuk pada sikap Washington yang masih menanti respons Teheran untuk melanjutkan negosiasi, setelah pembicaraan sebelumnya di Islamabad berakhir tanpa hasil.
Situasi semakin kompleks setelah Amerika Serikat menyatakan rencana blokade terhadap kapal-kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran, meski di sisi lain Presiden Donald Trump membuka peluang perpanjangan gencatan senjata dan menyebut pembicaraan damai “mungkin” terjadi dalam waktu dekat.
Iran sendiri menyatakan kesiapan berunding, namun meragukan keseriusan AS dan meminta proses negosiasi tidak disertai “pendiktean syarat” atau taktik memperpanjang waktu.
Dari sisi domestik, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah masih sejalan dengan tren regional.
“Pergerakan rupiah masih sejalan dengan kawasan, dengan pelemahan year-to-date sebesar 3,54%,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. BI pun mengintensifkan intervensi di pasar spot, DNDF, hingga pembelian Surat Berharga Negara untuk menjaga stabilitas.
Meski demikian, sejumlah analis melihat ruang kebijakan moneter semakin terbatas.
Peneliti CSIS Deni Friawan menyebut BI berada dalam posisi sulit. “Instrumen BI juga terbatas… tidak bisa intervensi terus-terusan karena cadangan devisanya bisa habis,” ujarnya dikutip oleh kantor berita Sultra Media.
Ia menambahkan bahwa kekhawatiran juga muncul terhadap beban fiskal, terutama jika subsidi energi meningkat di tengah harga minyak global yang tinggi.
Di tengah tekanan tersebut, cadangan devisa Indonesia masih tercatat kuat di level 148,2 miliar dolar AS per akhir Maret 2026, sementara pemerintah memanfaatkan APBN sebagai peredam gejolak, antara lain dengan menahan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menekan inflasi impor.
Para ahli mengatakan bahwa dalam kondisi ini, pelaku ekonomi diimbau lebih fokus menjaga ketahanan finansial, seiring risiko kenaikan harga barang impor dan biaya logistik yang berpotensi meningkat dalam beberapa waktu ke depan.
