Indonesia bersama Amerika Serikat, Kanada, dan 11 negara lainnya sepakat memperkuat upaya pemberantasan penipuan daring lintas negara melalui peningkatan pertukaran informasi, penegakan hukum, serta kemungkinan penerapan sanksi ekonomi terhadap jaringan pelaku kejahatan tersebut.
Komitmen itu tertuang dalam pernyataan bersama mengenai prinsip-prinsip pemberantasan penipuan daring yang disepakati pada Kamis (19/11). Para negara peserta menilai praktik penipuan digital sebagai kejahatan transnasional yang serius dan kompleks serta berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan kawasan maupun internasional.
Selain Indonesia, kesepakatan tersebut melibatkan Australia, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, dan Kanada.

Dalam pernyataan itu, seluruh negara juga menegaskan komitmen untuk mempertimbangkan sanksi ekonomi yang ditargetkan dan langkah pembatasan lainnya, termasuk larangan masuk ke wilayah negara peserta.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk melumpuhkan operasi penipuan, memutus jaringan lintas negara, serta memastikan para pelaku dan pihak yang secara sadar membantu aktivitas mereka tidak memiliki tempat berlindung.
Kerja sama juga akan difokuskan pada penelusuran jaringan keuangan, operasional, dan logistik kelompok kriminal, termasuk infrastruktur serta aset yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal. Negara-negara peserta sepakat memprioritaskan penyelidikan terhadap organisasi tersebut dan penangkapan para pemimpinnya.
Untuk mendukung proses hukum, para pihak berkomitmen memperkuat pertukaran bukti melalui jalur intelijen dan aparat penegak hukum.
Mereka juga akan meningkatkan koordinasi dengan penyedia layanan aset virtual, seperti bursa mata uang kripto, serta berbagai platform digital lainnya guna mencegah penipuan dan membantu mengidentifikasi serta melacak aktivitas jaringan kriminal beserta para pemimpinnya.























