Pemerintah Norwegia menjalin kesepakatan dengan Indonesia dan Maroko untuk membeli kredit karbon selama 10 tahun. Kerja sama tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan proyek energi terbarukan serta mempercepat upaya pengurangan emisi di kedua negara.
Berdasarkan dua pernyataan resmi Pemerintah Norwegia pada Senin (16/11), negara Nordik tersebut berencana membeli hingga 12 juta ton hasil pengurangan emisi dari Indonesia. Sementara itu, pembelian dari Maroko ditetapkan mencapai maksimal 8,78 juta ton kredit karbon.
Pendapatan dari transaksi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan proyek-proyek energi terbarukan baru di Indonesia dan Maroko.
Menteri Iklim Norwegia, Sigrun Aasland, menilai kesepakatan ini memperlihatkan manfaat kolaborasi lintas negara dalam menghadapi perubahan iklim dan mempercepat peralihan menuju sumber energi bersih.
"Ini menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat menghasilkan pengurangan emisi sekaligus mempercepat transisi menuju energi terbarukan," kata Aasland.
Kedua perjanjian tersebut menggunakan kerangka Pasal 6 Perjanjian Paris yang menjadi landasan bagi negara-negara untuk menjalin kolaborasi dalam menekan emisi gas rumah kaca. Ketentuan ini memungkinkan negara-negara bekerja sama melalui mekanisme perdagangan dan transfer hasil pengurangan emisi.

Program pengendalian emisi
Melalui mekanisme tersebut, hasil pengurangan emisi dapat dialihkan antarnegara dengan mengikuti ketentuan dan proses verifikasi yang telah disepakati. Skema ini juga membuka peluang bagi negara berkembang untuk memperoleh dukungan pendanaan bagi program pengendalian emisi dan pengembangan energi bersih.
Bagi Indonesia, kerja sama tersebut memberikan peluang untuk menghubungkan upaya penurunan emisi di dalam negeri dengan komitmen iklim negara lain. Pendanaan dari perdagangan karbon diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber energi terbarukan serta mempercepat transisi energi.
Kesepakatan terbaru ini juga memperluas kemitraan iklim Norwegia dengan Indonesia dan Maroko. Kedua negara tersebut sebelumnya telah menandatangani masing-masing satu perjanjian kerja sama serupa dengan pemerintah Norwegia.
Dalam ketentuan transaksi, Norwegia menerapkan sistem pembayaran berdasarkan hasil. Pemerintahnya baru akan mengeluarkan dana setelah pengurangan emisi berhasil diwujudkan, diverifikasi, dan diserahkan sesuai kesepakatan.



















