Kepolisian Indonesia mengungkap dua kasus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran Rusia yang melibatkan 12 orang dan tiga tersangka. Perekrutan diduga dilakukan dengan kedok tawaran pekerjaan bergaji tinggi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
Kepala Subdirektorat III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Komisaris Besar Yolanda Evalyn Sebayang, mengatakan kasus pertama melibatkan lima pria yang direkrut pada Maret-Agustus 2026 melalui WhatsApp dan Telegram.
Para korban dijanjikan pekerjaan di bidang logistik, keamanan, dan layanan medis pada perusahaan tambang Rusia dengan gaji $3.000 per bulan serta bonus kontrak $10.000. Namun, setibanya di Rusia, mereka diduga justru dikerahkan sebagai tentara bayaran. Polisi mengidentifikasi MI sebagai perekrut yang memperoleh komisi $1.000 untuk setiap orang melalui transaksi kripto.
Dalam kasus kedua, tujuh WNI direkrut melalui TikTok, Facebook, dan Instagram. Mereka dijanjikan bonus awal $35.000, gaji bulanan $3.000, serta biaya perjalanan ke Rusia. Perekrutan tersebut tidak disertai pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja resmi. Para calon pekerja juga menggunakan visa wisata, bukan visa kerja.
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus kedua. Keduanya diduga mengatur perekrutan, penginapan sementara di dekat bandara, hingga keberangkatan para korban. Salah satu tersangka menerima komisi $1.600, sedangkan perantara yang terhubung dengan agen Rusia memperoleh $1.515 melalui dompet mata uang kripto.
Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah berangkat ke Rusia pada September 2026. Sementara itu, polisi berhasil mencegah keberangkatan tiga orang lainnya.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11), Yolanda mengatakan penyidik turut menyita dokumen perekrutan militer, catatan pengurusan pemakaman dan asuransi kematian, dua telepon seluler, satu laptop, serta dokumen perbankan dalam pengusutan kasus pertama.
Polisi menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Polri mengingatkan masyarakat agar memeriksa legalitas tawaran kerja luar negeri, terutama yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kontrak dan prosedur resmi.
