Indonesia dan Norwegia menyepakati kontrak perdagangan karbon untuk pengurangan emisi hingga 12 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN dan Global Green Growth Institute (GGGI) dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Türkiye, Rabu (11/11).
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland menyaksikan penandatanganan perjanjian di Paviliun Indonesia. Kesepakatan ini menjadi kelanjutan dari Letter of Intent (LoI) yang sebelumnya ditandatangani dalam COP30 di Belem, Brasil, pada 2025.
Jumhur mengatakan kolaborasi lintas negara dan sektor usaha diperlukan untuk mempercepat upaya pengurangan emisi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan dukungan berbagai pihak, mengingat kebutuhan pendanaan untuk menekan emisi diperkirakan mencapai $281 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun.
"Jadi saya rasa ini satu bukti bahwa antar negara, antar bisnis, bisa saling berkolaborasi untuk menurunkan emisi," kata Jumhur setelah menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut.
Pengurangan emisi
Melalui kesepakatan ini, PLN dapat mengklaim pengurangan emisi dari proyek PLTS terapung kepada Norwegia melalui GGGI hingga 2038, dengan target maksimal 12 juta ton setara karbon dioksida.
Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Haryo Pambudi, menyebutnya sebagai kontrak terbesar yang tercatat di bawah UNFCCC. Nilai karbon diperkirakan mencapai $20–40 per ton CO2e.
Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland mengatakan negaranya akan mendukung pendanaan proyek pengurangan emisi di Indonesia, termasuk PLTS terapung.
"Indonesia memiliki ambisi yang baik untuk membangun energi baru dan terbarukan, mereka memiliki target yang berani. Dengan penandatanganan ini, saya berharap kami dapat berkontribusi lebih banyak pada transisi energi kepada PLTS, dan juga pada penurunan emisi," ujarnya.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas pembiayaan iklim melalui pasar karbon. Pemerintah juga tengah membahas sejumlah peluang kemitraan serupa dengan negara lain, termasuk Jepang dan Korea Selatan, yang masih dalam tahap pembahasan.
