Pemerintah Indonesia akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan peralatan penyadapan milik lembaga negara dan akan melakukan pemeriksaan di lingkungan Istana Kepresidenan menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi, serta tokoh lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
"Pemerintah juga mengambil langkah untuk memastikan peralatan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga tidak disalahgunakan pada masa mendatang," ujarnya kepada wartawan, Senin (9/11).
Kasus ini telah berujung pada penangkapan empat perwira tinggi kepolisian yang diduga terlibat dalam pemantauan komunikasi tanpa izin. Salah satunya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang sempat ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan sebelum diberhentikan setelah penangkapannya.
Yusril menjelaskan, penyelidikan bermula dari laporan yang diterima kepolisian dan ditindaklanjuti oleh Kapolri yang baru sebelum disampaikan kepada Prabowo. Pemeriksaan kemudian mengungkap lokasi sejumlah perangkat penyadapan.
Pemerintah sebelumnya menyebut skandal tersebut mengarah pada dugaan pengkhianatan negara, meski penyelidikan masih berlangsung dan belum ada dakwaan resmi yang diumumkan.
Penyadapan ilegal tersebut dilaporkan berlangsung sejak Prabowo menjabat pada akhir 2024. Kalangan pengusaha, jurnalis, aktivis, dan tokoh politik termasuk pihak yang diduga menjadi sasaran, meskipun aparat belum mengungkap jumlah maupun identitas lengkap mereka.
Di tengah perkembangan kasus, Prabowo pada Minggu menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri untuk membahas sejumlah persoalan, termasuk skandal penyadapan tersebut.
