Indonesia dan Singapura memperkuat pembahasan kerja sama pertukaran informasi keuangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan korporasi, termasuk mencegah praktik manipulasi pajak dan perdagangan lintas negara.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pembahasan tersebut mencakup kemungkinan pertukaran data untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban di kedua negara. Kerja sama ini juga menyasar persoalan kebakaran hutan dan lahan, praktik transfer pricing, serta pengurangan nilai faktur (underinvoicing).
"Kami sedang membahas data apa saja yang dapat dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan perusahaan, baik di Indonesia maupun Singapura," kata Bimo dalam pertemuan dengan media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Singapura merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan, dengan intensitas transaksi serta nilai data yang dipertukarkan cukup besar.
Pembahasan tersebut dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dari Kementerian Keuangan, pihak yang terlibat antara lain Direktorat Jenderal Pajak serta unit yang menangani pengelolaan data keuangan dan perdagangan internasional.
Bimo mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan reformasi tata kelola komoditas mineral kritis dan strategis serta sumber daya alam, termasuk kelapa sawit.
Di dalam negeri, Direktorat Jenderal Pajak juga bekerja sama dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengawasi praktik transfer pricing dan pengurangan nilai faktur pada tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy.
Bimo menegaskan proses rekonsiliasi perlu berjalan efektif agar potensi manipulasi nilai transaksi dan praktik penetapan harga yang merugikan Indonesia sebagai negara asal kegiatan ekonomi dapat dicegah sejak awal.
Kedua negara juga tengah membahas penyelarasan kerangka operasional serta kemungkinan penerapan sanksi lintas negara apabila diperlukan. Namun, pembicaraan tersebut masih berada dalam tahap penjajakan dan belum menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani.
Pemerintah kedua negara masih merumuskan langkah bersama untuk menangani persoalan kepatuhan korporasi, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar.
