Indonesia mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Oktober 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan posisi fiskal tersebut masih sesuai dengan proyeksi pemerintah untuk tahun berjalan.
Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11), Suahasil menyebutkan bahwa pendapatan negara selama Januari-Oktober mencapai Rp2.618 triliun. Angka tersebut meningkat 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah memenuhi 83 persen dari target APBN.
Penerimaan pajak tumbuh 20,8 persen secara tahunan menjadi Rp2.064 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai senilai Rp267,2 triliun. Secara keseluruhan, realisasinya mencapai 76,6 persen dari target tahunan.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun atau tumbuh 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut setara dengan 120,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Di sisi belanja, pemerintah telah mengeluarkan Rp2.997,2 triliun hingga Oktober, meningkat 15,6 persen secara tahunan dan mencakup 78 persen dari alokasi anggaran.
Adapun transfer ke pemerintah daerah tercatat sebesar Rp653,6 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat sendiri telah mencapai 74,4 persen dari alokasi anggaran tahun ini.
Stabilitas harga energi
Pemerintah sebelumnya memperkirakan defisit APBN sepanjang 2026 berada pada level 2,85 persen dari PDB. Suahasil mengatakan proyeksi tersebut masih dipertahankan, sebagaimana perkiraan yang disampaikan pada Juli lalu.
Untuk menjaga stabilitas harga energi, pemerintah telah mengalokasikan Rp415,8 triliun bagi subsidi bahan bakar minyak, listrik, pupuk, serta kredit usaha mikro hingga Oktober. Nilai tersebut meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Selain itu, pemerintah telah merealisasikan belanja sebesar Rp173,2 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Permintaan dalam lelang obligasi reguler terakhir Kementerian Keuangan kembali menguat, sementara minat terhadap obligasi berdenominasi valuta asing juga dinilai baik. Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Pemerintah selama ini mengandalkan penerbitan obligasi berdenominasi rupiah untuk menutup kebutuhan pembiayaan APBN. Sepanjang tahun ini, pemerintah juga menerbitkan surat utang dalam dolar Amerika Serikat, euro, yen Jepang, dan renminbi China.
