BISNIS DAN TEKNOLOGI
4 menit membaca
Pelaku usaha tambang tunggu kejelasan aturan usai Prabowo minta porsi negara 70 persen
Pernyataan Presiden Prabowo soal target manfaat negara minimal 70 persen dari izin tambang memicu ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan menekan indeks saham energi serta bahan baku.
Pelaku usaha tambang tunggu kejelasan aturan usai Prabowo minta porsi negara 70 persen
Prabowo tiba di Shenzhen untuk menghadiri KTT APEC. / AP (Wire)

Pelaku industri pertambangan di Indonesia tengah menanti kejelasan aturan teknis menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta negara memperoleh minimal 70 persen manfaat dari seluruh izin pertambangan. Ketidakjelasan definisi mengenai skema tersebut memicu kekhawatiran dapat menahan laju investasi di sektor sumber daya alam nasional.

Sebagai eksportir batu bara termal, nikel, dan timah terbesar di dunia, sektor pertambangan menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia. Namun, sejumlah analis menilai pernyataan tersebut menambah daftar kekhawatiran investor terkait kepastian kebijakan di negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan tambang emas raksasa tersebut.

Dampaknya langsung terasa di pasar modal. Sejak pernyataan Prabowo disampaikan pada Sabtu (14/11) lalu, indeks saham sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencakup emiten batu bara tercatat turun 4,1 persen. Sementara itu, indeks sektor barang baku yang menaungi emiten mineral lainnya merosot 6,2 persen.

Dalam pidatonya pada akhir pekan lalu, Prabowo menyatakan telah menginstruksikan jajaran menteri untuk memastikan negara menerima setidaknya 70 persen manfaat dari seluruh izin pertambangan. Ia juga membuka opsi bagi negara untuk mengambil alih saham perusahaan jika diperlukan.

Meski demikian, tidak dirinci apa yang dimaksud dengan komponen "manfaat" maupun formula penghitungan angka 70 persen tersebut—apakah merujuk pada laba bersih, pendapatan kotor, gabungan pajak dan royalti, atau ukuran manfaat ekonomi yang lebih luas.

"Kami masih mencermati apa yang dimaksud Presiden Prabowo terkait rencana 70 persen hasil sektor pertambangan masuk ke kas negara," ujar Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono kepada Reuters, Rabu (18/11).

Menurut Sudirman, pelaku industri kini menunggu penjelasan lebih rinci dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM maupun juru bicara kepresidenan belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait hal tersebut.

Tekanan pada laba dan investasi hilirisasi

Sebelum wacana ini mencuat, sektor pertambangan—khususnya nikel dan batu bara—sudah menghadapi tekanan akibat pengetatan kuota produksi (RKAB) serta kenaikan biaya operasional. Perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, misalnya, sempat menghentikan operasi selama beberapa bulan akibat pemangkasan kuota dan berencana melepas sebagian sahamnya di tambang nikel di Indonesia.

Analis pertambangan Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Fauzan Luthfi Djamal, menilai ketidakjelasan definisi kebijakan saja sudah cukup membuat investor menunda keputusan ekspansi baru.

"Mitra asing yang terlibat dalam hilirisasi nikel kemungkinan besar sedang menghitung ulang imbal hasil proyek, sementara biaya pendanaan berpotensi meningkat," kata Fauzan.

Sejak pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel mentah pada 2020 dan mineral mentah lainnya pada 2023, Indonesia sebenarnya berhasil menarik investasi besar-besaran di sektor pengolahan dan pemurnian mineral.

Fauzan menilai tujuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam dapat dimaklumi, tetapi tantangannya adalah merancang skema yang mampu menangkap keuntungan berlebih (windfall gains) tanpa mematikan iklim usaha.

Data perusahaan tambang batu bara yang dihimpun Perhapi menunjukkan total penerimaan negara selama ini dapat mencapai sekitar 32 persen dari total penjualan. Pada saat yang sama, margin laba perusahaan berada di bawah 10 persen—artinya porsi penerimaan negara sudah lebih dari tiga kali lipat keuntungan bersih perusahaan.

Bergantung pada cara penghitungan porsi 70 persen tersebut, Fauzan memperkirakan laba bersih penambang swasta berpotensi terpangkas hingga setengahnya. Adapun pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diperkirakan menghadapi penurunan laba hingga sepertiga.

Opsi kenaikan royalti hingga pola kebijakan

Menurut Fauzan, jalur tercepat yang kemungkinan ditempuh pemerintah adalah menaikkan tarif royalti, yang sebelumnya memang sempat dikaji untuk komoditas emas, tembaga, perak, nikel, dan timah. Opsi lain berupa pungutan tambahan atau kewajiban penyertaan saham negara saat izin usaha tambang diperpanjang maupun dikonversi.

Awal tahun ini, pemerintah sempat menunda rencana pengenaan pajak windfall atas ekspor batu bara dan nikel serta rencana kenaikan royalti bagi sejumlah perusahaan tambang.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti pola penyampaian kebijakan yang kerap mendahului kesiapan regulasi teknis. Ia merujuk pada sejumlah arahan Prabowo sebelumnya, seperti rencana pengendalian ekspor batu bara, minyak sawit, dan feroaloi oleh Danantara Sumberdaya Indonesia pada Mei lalu—yang kemudian disesuaikan menjadi sebatas pengumpulan data terpusat—serta wacana pembentukan bursa komoditas nasional pada Agustus lalu.

"Prabowo sering mengeluarkan arahan, tetapi regulasi teknisnya tidak pernah disiapkan terlebih dahulu. Kita melihat hal ini terulang kembali," kata Bhima.

TerkaitTRT Indonesia - Indonesia akan gelar operasi penertiban tambang ilegal di kawasan hutan
SUMBER:TRT Indonesia