Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Nabire, Papua Tengah, menuntut penarikan pasukan militer non-organik dari Papua serta penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya yang terjadi di wilayah Puncak.
Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan tuntutan kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden RI, agar segera mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Mereka juga meminta agar kasus-kasus kekerasan yang menelan korban sipil diusut secara transparan dan tuntas.
Aksi di Nabire ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang terjadi di sejumlah kota di Papua, di tengah meningkatnya ketegangan akibat operasi militer dalam beberapa waktu terakhir.
Tuntutan terkait insiden di Puncak
Salah satu tuntutan utama massa adalah pengusutan dugaan pelanggaran HAM dalam operasi keamanan di wilayah Puncak, yang dilaporkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, termasuk warga sipil.
Isu ini juga memicu perhatian luas, seiring laporan dari berbagai pihak mengenai dampak operasi militer terhadap masyarakat setempat.
Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa aksi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Papua dan berujung bentrokan antara demonstran dan aparat. Ratusan orang turun ke jalan menuntut penarikan pasukan militer, menyusul laporan operasi keamanan yang disebut menewaskan sejumlah warga, termasuk perempuan dan anak-anak.
Papua masih menghadapi konflik berkepanjangan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Situasi ini kerap memicu aksi protes dari masyarakat sipil yang menolak pendekatan militer dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Aksi di Nabire mencerminkan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah untuk mengedepankan pendekatan dialog dan perlindungan warga sipil di tengah konflik yang belum mereda.
