Seiring perusahaan teknologi memperluas pengaruhnya dalam kehidupan anak-anak, para Ibu Negara dan pasangan pemimpin dunia menyerukan kerangka kerja internasional bersama untuk melindungi pengguna muda, dengan Ibu Negara Türkiye Emine Erdogan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan standar bersama bagi keselamatan digital.
Berbicara pada pertemuan tingkat tinggi di markas besar PBB di New York pada 21 September, Erdogan mengatakan bahwa regulasi nasional saja tidak dapat secara memadai menangani tantangan yang ditimbulkan oleh perusahaan teknologi global dan menekankan perlunya tindakan internasional yang terkoordinasi.
Acara bertajuk “The Invisible Architecture: Building Safe Digital Systems for Children” diadakan di sela-sela minggu tingkat tinggi Sidang Umum ke-81 PBB di bawah naungan Erdogan, bekerja sama dengan UNICEF dan Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Kekerasan terhadap Anak.
Diskusi tersebut mempertemukan Ibu Negara dan pasangan kepala negara serta kepala pemerintahan dari 13 negara, yang menyoroti meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak secara daring dan perlunya menjadikan keselamatan mereka sebagai tanggung jawab internasional bersama.
Dari pembatasan nasional ke standar global
Erdogan memperingatkan agar teknologi tidak diperlakukan sebagai ancaman sehigga harus dilawan habis-habisan, tetapi ia berargumen bahwa platform digital telah berkembang jauh melampaui alat komunikasi menjadi sistem yang dapat mengarahkan masyarakat dan membentuk ulang kehidupan sehari-hari.
“Kita tidak bisa hanya menjadi pengamat teknologi yang kita ciptakan sendiri, yang sedang membentuk tipe manusia baru yang akan melayani tujuannya di hadapan mata kita sendiri,” katanya.
Ia mengkritik model bisnis yang mengutamakan keuntungan dan keterlibatan pengguna daripada kesejahteraan anak-anak, dengan berpendapat bahwa tekanan yang ditimbulkan oleh sistem semacam itu terhadap pengguna muda harus ditangani.
“Menjamin keselamatan anak-anak bukanlah semata-mata tanggung jawab orang tua; ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus membangun ekosistem digital yang sehat dan memastikan bahwa keselamatan bukanlah fitur tambahan yang ditambahkan ke sistem digital di kemudian hari, melainkan titik awal dari perancangannya,” katanya.
Türkiye, kata Erdogan, memperkenalkan langkah-langkah hukum dan teknis terkait penggunaan media sosial oleh anak-anak sejak dini. Namun, regulasi nasional yang terpisah bisa menyulitkan standarisasi ketika perusahaan beroperasi secara global.
“Oleh karena itu, kita harus menyatukan upaya bersama,” ujar Erdogan, menyerukan standar global bersama di bawah PBB yang didukung oleh mekanisme pemantauan dan pelaporan berkala.
Usulnya mendapat dukungan dari pembicara lain, yang juga berargumen bahwa sifat lintas batas platform digital menuntut respons yang melampaui undang-undang nasional.
Sahar Salam, pasangan Perdana Menteri Lebanon, mendukung kerangka internasional bersama untuk menetapkan standar minimum bagi keselamatan anak, tanggung jawab yang jelas bagi perusahaan teknologi, dan kerja sama lintas batas yang efektif.
“Tidak ada negara yang bisa melindungi anak-anaknya di dunia digital sendirian. Teknologi melintasi batas dalam sekejap. Sistem perlindungan kita tidak demikian,” katanya.
Ibu Negara Rumania Mirabela Gradinaru juga membandingkannya dengan keselamatan jalan raya, mencatat bahwa negara-negara memiliki aturan dan mekanisme penegakan sendiri, sementara internet tidak memiliki batas yang setara.
“Masalahnya tidak lagi bersifat lokal; oleh karena itu, solusinya tidak bisa lagi hanya bersifat lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Ibu Negara Cile Maria Pia Adriasola Barroilhet mendesak orang dewasa untuk memberi teladan, mengatakan bahwa orang tua harus bersedia melepaskan diri dari layar mereka sendiri jika mengharapkan anak-anak melakukan hal yang sama.
Risiko yang dihadapi anak di balik layar
Selain regulasi, pidato-pidato tersebut menyoroti bagaimana lingkungan digital mengekspos anak-anak pada eksploitasi, manipulasi, perundungan siber, konten berbahaya, dan pelanggaran privasi.
Ratu Mathilde dari Belgia memusatkan pernyataannya pada hak-hak anak, berargumen bahwa anak-anak tidak boleh diperlakukan sebagai variabel dalam model bisnis perusahaan teknologi.
“Kita memiliki tanggung jawab kolektif untuk bertindak guna menjaga hak, keselamatan, dan kesejahteraan anak-anak,” ujarnya.
Ibu Negara Burundi Angeline Ndayishimiye mengakui peluang yang ditawarkan teknologi digital bagi kaum muda, terutama di seluruh Afrika, sekaligus memperingatkan bahwa manfaat tersebut disertai dengan meningkatnya risiko terhadap keselamatan dan martabat anak.
Ibu Negara Kenya Rachel Ruto menggambarkan internet sebagai ruang digital bersama di mana ancaman tidak menghormati batas-batas negara.
“Data, gambar, lokasi, dan perilaku online seorang anak bukanlah komoditas untuk dikumpulkan; semuanya adalah bagian dari martabat, hak, dan masa depan anak itu,” katanya.
Diskusi itu juga meluas dari media sosial ke kecerdasan buatan, dengan pasangan Perdana Menteri Kanada Diana Fox Carney memperingatkan bahwa AI merupakan frontier berikutnya dalam perlindungan anak.
“Anak-anak kita tidak seharusnya menyerahkan masa kecil mereka kepada teknologi yang kita ciptakan,” ujarnya.
Ibu Negara Serbia Tamara Vucic menyerukan agar anak-anak dibekali pengetahuan untuk memahami AI, disertai standar aman untuk penggunaannya dalam pendidikan serta kerja sama internasional yang lebih kuat.
Ibu Negara Lithuania Diana Nausediene mendorong negara-negara untuk mengeksplorasi solusi teknologi yang memungkinkan verifikasi usia yang efektif sembari melindungi data pribadi dari kebocoran, pelacakan, dan pemprofilan.
Menjadikan keselamatan anak sebagai tanggung jawab bersama
Beberapa pembicara menekankan bahwa standar internasional harus disertai dengan kewajiban yang jelas bagi perusahaan teknologi serta dukungan praktis untuk keluarga, sekolah, dan komunitas.
Ibu Negara Guatemala Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva meminta perusahaan menempatkan hak dan keselamatan anak sebagai pusat operasi mereka, sekaligus mendesak pemerintah untuk menetapkan dan menegakkan standar yang jelas.
Ia juga menekankan bahwa anak-anak sendiri harus memiliki suara dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan digital mereka.
Ibu Negara Gambia Fatoumatta Bah Barrow berargumen bahwa kemajuan teknologi seharusnya diukur bukan sekadar dari inovasi, melainkan dari apakah anak-anak dapat menikmati manfaatnya dengan aman.
“Beberapa tahun ke depan, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa canggih teknologi kita. Melainkan apakah anak-anak kita mampu merasakan janji-janji teknologi itu dengan aman,” ujarnya.
Ibu Negara Senegal Marie Khone Faye juga meminta pasangan pemimpin dunia memanfaatkan platform publik mereka untuk menggalang dukungan dan menerjemahkan komitmen menjadi tindakan.
Bagi Ibu Negara Sierra Leone Fatima Maada Bio, prinsip panduan haruslah bahwa kemajuan teknologi memperkuat, bukan mengurangi, hak dan kesejahteraan anak.
Pidato-pidato itu berpadu pada satu pesan sentral: melindungi anak-anak di dunia yang semakin terhubung menuntut lebih dari sekadar mengatur akses mereka ke teknologi.
Hal itu menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan yang merancang lingkungan digital, kerja sama antar pemerintah, dan pengakuan bahwa anak adalah pemegang hak yang keselamatannya harus didahulukan di atas kepentingan komersial.
