Pemerintah akan mengurangi jatah program makan bergizi gratis mulai Selasa, dari enam hari per minggu menjadi lima hari bagi sekolah dasar dan menengah. Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet akhir pekan lalu oleh Presiden Prabowo Subianto dan para menteri.
Bagi wilayah dengan angka malnutrisi tinggi, makan gratis tetap disediakan pada hari Sabtu, ketika sekolah masih beroperasi, sebagai upaya menjaga keberlanjutan gizi anak-anak.
Menurut Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Nasional Gizi, langkah ini akan menghemat sekitar 40 triliun rupiah (2,3 miliar USD). Kebijakan ini bisa ditinjau kembali jika kondisi anggaran membaik.
Program yang diluncurkan Januari 2025 ini menargetkan memberi makan hingga 83 juta orang, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini merupakan proyek unggulan Presiden Prabowo untuk menangani masalah malnutrisi dan stunting di Indonesia, negara dengan populasi 284 juta jiwa.
Namun program ini sempat menjadi sorotan setelah ribuan penerima mengalami keracunan makanan.
Tekanan fiskal dan harga minyak
Selain memangkas program makan gratis, pemerintah tengah mempertimbangkan opsi pengurangan konsumsi bahan bakar. Perang di Timur Tengah telah mengganggu pasokan energi global. Indonesia memang memproduksi minyak mentah, tetapi tetap menjadi importir bersih dan memberikan subsidi besar untuk bahan bakar dan gas bagi konsumen domestik.
Subsidi BBM untuk 2026 telah dipatok 12,3 miliar USD, sekitar lima persen dari total APBN. Namun, harga minyak global yang diperkirakan 70 USD per barel telah melampaui 100 USD.
Firman Noor, peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai pengurangan program makan gratis sebagai “tanda tekanan keuangan akibat perang sudah mulai dirasakan.” Ia menekankan perlunya penyesuaian lebih lanjut karena durasi perang dan harga minyak masih sulit diprediksi.
Upaya penghematan lain
Juru bicara presiden, Prasetyo Hadi, sebelumnya menyatakan pemerintah berupaya menyiapkan dana hingga 80 triliun rupiah untuk melindungi perekonomian dari dampak perang, tanpa merinci langkah lebih jauh. Beberapa opsi yang dipertimbangkan termasuk:
Pegawai negeri bekerja dari rumah satu hari per minggu
Mengurangi perjalanan dinas
Mendorong penggunaan sepeda, mobil listrik, dan transportasi publik
Namun analis menilai penghematan dari pengurangan program makan gratis belum cukup menutup defisit fiskal yang melebar. Deni Friawan, peneliti CSIS, mengatakan: “Tanpa perubahan pada program besar lainnya, langkah seperti pengurangan makan gratis dari enam menjadi lima hari atau satu hari kerja dari rumah per minggu belum memadai untuk menahan defisit fiskal.”
