Indonesia menghadapi potensi musim kemarau 2026 yang datang lebih awal dengan durasi lebih panjang serta kondisi yang cenderung lebih kering dibandingkan pola normal. Pemerintah memperkuat langkah antisipasi lintas sektor untuk menekan dampak yang lebih luas.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum pada Selasa (13/4), Teuku Faisal Fathani menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional berbasis data iklim terkini. Ia menyebut penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagai fondasi peran strategis BMKG dalam mendukung pembangunan.
“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia. Tapi jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering,” ujarnya.
Faisal menjelaskan, kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral dengan indeks ENSO sekitar +0,28. Namun, pada paruh kedua 2026 terdapat peluang 50 hingga 80 persen pergeseran menuju El Nino lemah hingga moderat.
BMKG mengusulkan sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan kewaspadaan di wilayah dengan potensi curah hujan rendah, optimalisasi pengelolaan waduk dan sistem irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, hingga kampanye penghematan air dan energi.
Dampak kekeringan berpotensi menurunkan debit sungai dan kapasitas waduk, mengganggu pola tanam, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, koordinasi lintas lembaga termasuk dengan BMKG, BNPB, dan kementerian terkait yang terus diperkuat.
