Abhishek G BhayaSeiring perang AS-Israel terhadap Iran mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah, muncul front baru — bukan di darat atau udara, tetapi di salah satu titik chokepoint maritim paling penting di dunia: Selat Hormuz.
Iran pada Kamis menegaskan kembali bahwa mereka sedang menyusun protokol bersama dengan Oman untuk mengawasi lalu lintas melalui jalur sempit ini. Bersamaan dengan sinyal dari Teheran tentang penerapan syarat — bahkan tol — bagi kapal yang melintas, langkah ini menimbulkan pertanyaan mendesak tentang siapa yang benar-benar mengendalikan jalur vital perdagangan global ini.
Meskipun Iran dan Oman memiliki klaim wilayah atas selat, para ahli hukum maritim mengatakan mereka tidak bisa begitu saja memaksa kapal membayar untuk melewati jalur tersebut.
“Berdasarkan hukum internasional, Selat Hormuz tidak dikendalikan secara berdaulat oleh komunitas internasional,” kata Sanjeet Ruhal, profesor hukum keamanan maritim internasional di International Maritime Law Institute (IMLI) di Malta, kepada TRT World.
“Iran dan Oman mempertahankan kedaulatan atas laut teritorial masing-masing, tapi kedaulatan itu dibatasi oleh hak lintas transit di selat yang digunakan untuk navigasi internasional,” jelasnya. “Lalu lintas harus berlangsung terus-menerus dan cepat, dan tidak boleh dihalangi.”
Ruhal menambahkan bahwa Iran dan Oman, sebagai negara pesisir, “dapat memberlakukan hukum terbatas terkait keselamatan, navigasi, polusi, dan jalur laut, tetapi mereka tidak bisa mengubah selat menjadi koridor berbasis izin,” sesuai hukum maritim internasional.
Yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas regional, tapi juga masa depan aturan yang mengatur navigasi internasional di jalur sempit seperti ini.
Secara hukum, Selat Hormuz menempati posisi unik. Jalur air sepanjang 167 kilometer ini menghubungkan Teluk dengan Laut Oman, dengan titik tersempit hanya 33 kilometer, berada dalam wilayah teritorial Iran dan Oman, namun juga diatur oleh hukum internasional sebagai selat yang digunakan untuk navigasi global.
Sekitar seperlima pasokan minyak dunia — sekitar 20 juta barel per hari — melewati Selat Hormuz, membuatnya tak tergantikan bagi pasar energi global, terutama di Asia.
Meskipun lalu lintas melalui selat menurun tajam sejak meletusnya perang AS-Israel terhadap Iran, dengan premi asuransi dan risiko keamanan yang tinggi menghalangi perusahaan pelayaran, perkembangan di masa depan bisa menjadi preseden tentang bagaimana jalur semacam ini digunakan.
Sejak perang dimulai pada 28 Februari, hanya 292 kapal komersial yang melintas selat vital ini di bawah pengawasan Iran hingga 31 Maret — sekitar 95 persen lebih rendah dibanding sebelum perang, menurut United Nations Conference on Trade and Development — menyoroti gangguan yang terjadi dan kendali efektif Teheran atas jalur tersebut.
Beberapa laporan juga menyebutkan beberapa kapal komersial terkena serangan di dalam dan sekitar Selat Hormuz selama eskalasi yang berlangsung, dengan Korps Garda Revolusi Iran memperingatkan bahwa kapal yang mencoba melintas tanpa izin akan menjadi sasaran.
Blokade de facto atas selat ini telah mengguncang pasar global, menghidupkan kembali kekhawatiran lama tentang kerentanan titik chokepoint maritim.
Iran, di pihaknya, menegaskan selat tetap “terbuka untuk dunia” tetapi hanya “tertutup bagi musuh.” Pada Kamis, juru bicara militer Iran Abolfazl Shekarchi mempertegas sikap itu, menyatakan jalur air akan ditutup “jangka panjang” bagi AS dan Israel.
Bisakah Iran secara hukum mengenakan tol?
“Secara umum, tidak,” kata Ruhal ketika ditanya apakah Iran bisa secara sah mengenakan tol. “Tidak ada biaya yang boleh dipungut dari kapal asing hanya karena melintas.”
Kerangka hukum yang mengatur jalur seperti ini tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang menjamin hak “lintas transit” melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional.
Berdasarkan Pasal 37 hingga 44 konvensi, kapal dan pesawat berhak atas lintas yang terus-menerus dan cepat yang tidak boleh dihalangi atau ditangguhkan. Pasal 26 melarang negara memungut biaya dari kapal hanya karena melintas, sementara Pasal 42 membatasi negara pesisir untuk mengadopsi tindakan yang menghambat transit.
Kerangka hukum ini kini tengah diuji.
Pertimbangan Teheran untuk sistem tol — atau akses bersyarat berdasarkan identitas politik atau nasional — telah memicu alarm di kalangan pemangku kepentingan maritim.
“Tol hanya untuk melintas, atau syarat akses berdasarkan kewarganegaraan, akan bertentangan dengan rezim perjanjian,” kata Ruhal. Biaya hanya diperbolehkan untuk layanan spesifik, seperti pilot atau bantuan pelabuhan — bukan untuk sekadar melintas jalur air.
Perbedaan ini krusial. Sementara jalur buatan seperti Terusan Suez dan Panama memungut biaya transit, selat alami seperti Hormuz beroperasi dengan kerangka hukum berbeda untuk menjamin akses global yang tidak terputus.
Sistem berbasis biaya di Hormuz, menurut Ruhal, akan mengubah rute maritim bersama menjadi gerbang terkendali — merusak prinsip lintas non-diskriminatif.
Strategi perang — atau sesuatu yang lebih?
Dari perspektif Teheran, perhitungannya tidak hanya soal hukum.
“Kami sekarang dalam keadaan perang, dan kondisi perang tidak dapat diatur oleh aturan damai,” tegas Kazem Gharibabadi, wakil menteri luar negeri Iran bidang hukum dan internasional, pada Kamis saat membenarkan posisi Iran.
Reza Khanzadeh, profesor politik Timur Tengah di George Mason University, melihat proposal tol sebagai bagian dari strategi lebih luas.
“Pemerintah berupaya menciptakan sumber pendapatan baru, mengingat sanksi yang luas dan biaya perang ini,” ujarnya kepada TRT World.
Namun langkah ini melampaui aspek ekonomi. Menurut Khanzadeh, Iran juga mencoba membentuk preseden yang bisa ditiru oleh sekutu di jalur air sengketa lain seperti Laut China Selatan.
Lebih mendasar, ia menekankan, Selat Hormuz adalah salah satu sumber leverage terakhir Iran.
“Dengan proxy melemah, program nuklir dan rudal terdegradasi, serta tekanan domestik meningkat, pemerintah Iran mencoba mempertahankan apa yang mungkin menjadi chip tawar terakhirnya,” katanya.
Dalam konteks itu, bahkan sistem tol yang secara hukum dipertanyakan bisa menjadi alat negosiasi yang kuat.
Penegakan versus hukum
Kesenjangan antara norma hukum dan realitas geopolitik adalah titik paling rawan.
Khanzadeh mengakui bahwa sistem tol kemungkinan ilegal menurut hukum internasional. Tapi ia menyoroti pertanyaan pragmatis: siapa yang akan menegakkan aturan itu?
“Jika satu-satunya cara untuk memastikan lintas adalah dengan membayar tol, banyak perusahaan mungkin memilih itu daripada menghadapi aksi militer,” ujarnya.
Kemungkinan ini menekankan kekhawatiran lebih luas — bahwa penegakan hukum maritim pada akhirnya bergantung pada kemauan politik dan kemampuan militer, bukan hanya kerangka hukum.
Ruhal, bagaimanapun, yakin sistem seperti itu akan menghadapi perlawanan kuat.
India, China, dan Eropa — semua sangat bergantung pada impor energi dari Hormuz — serta eksportir energi Teluk memiliki kepentingan kuat menjaga selat tetap terbuka. Respons mereka kemungkinan termasuk protes diplomatik, pengajuan hukum internasional, dan dukungan untuk pengaturan keamanan kolektif.
Namun sejauh ini, para pemangku kepentingan utama belum menunjukkan niat untuk menanggapi secara militer. Uni Eropa menolak intervensi militer, sementara China dan India belum menunjukkan kesiapan menempuh tindakan penegakan di selat.
Garis patahan global menganga: Bisakah dunia bergerak melampaui Hormuz?
Perselisihan yang muncul atas Hormuz sudah menyingkap perpecahan geopolitik yang dalam.
Kekuatan Barat, termasuk Inggris dan Uni Eropa, menekankan perlunya melindungi kebebasan navigasi, sementara negara-negara Teluk mendorong pasukan berlisensi PBB untuk mengamankan jalur air.
China, sebaliknya, menyalahkan aksi militer AS-Israel atas gangguan ini, selaras dengan narasi Iran.
Hasilnya adalah respons internasional yang terfragmentasi — yang berisiko menjadikan Hormuz titik panas kompetisi kekuatan besar.
Menghadapi ketidakpastian yang meningkat, negara-negara Teluk mempercepat upaya diversifikasi jalur ekspor, berinvestasi dalam pipa dan koridor alternatif untuk melewati selat.
Namun langkah-langkah ini hanya memberi sedikit kelegaan jangka pendek.
Hormuz tetap tak tergantikan — jalur sempit tapi vital yang harus dilewati sebagian besar pasokan energi dunia.
Hukum versus kekuasaan
Di luar krisis langsung, tindakan Iran bisa berdampak luas.
“Jika negara mulai memberlakukan sistem tol di jalur strategis, itu bisa mengubah sistem perdagangan global secara fundamental,” peringat Khanzadeh. “Biaya, ketidakamanan, dan paksaan politik semua akan meningkat.”
Bagi Ruhal, taruhannya secara hukum sama tingginya. Mengizinkan tol atau akses selektif di Hormuz bisa mengikis prinsip dasar hukum maritim, mendorong langkah serupa di tempat lain.
Pada intinya, situasi yang berkembang di Selat Hormuz adalah ujian apakah hukum internasional mampu bertahan dari tekanan konflik modern.
Di atas kertas, aturan jelas: lintas transit harus bebas, terus-menerus, dan nondiskriminatif.
Dalam praktik, aturan itu sedang ditantang oleh perang, perhitungan strategis, dan dinamika kekuatan global yang bergeser.
Apa yang terjadi selanjutnya di Hormuz tidak hanya bisa menentukan hasil konflik regional — tetapi juga bisa mendefinisikan ulang keseimbangan antara hukum dan kekuasaan di lautan dunia.
