Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) resmi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia, untuk tahun 2026. Revisi ke bawah ini dipicu oleh lonjakan biaya energi serta meningkatnya risiko ketidakpastian akibat konflik yang berkecamuk di Timur Tengah.
Dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis Rabu (15/4), IMF kini memperkirakan pertumbuhan global hanya akan mencapai 3,1 persen pada 2026. Angka ini menurun dibandingkan capaian 3,4 persen pada 2025 dan lebih rendah dari prediksi sebelumnya.
Dampak konflik Timur Tengah
Penasihat Ekonomi IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyatakan bahwa momentum ekonomi yang tahun lalu didorong oleh sektor swasta dan kemajuan teknologi kini terganggu secara signifikan. Gangguan pada jalur pelayaran utama yang menghambat aliran minyak dan gas menjadi faktor utama.
"Perang telah menghentikan momentum tersebut," tegas Gourinchas pada Rabu.
Selain melambatnya pertumbuhan, inflasi global diproyeksikan merangkak naik ke angka 4,4 persen tahun ini. Hal ini mencerminkan tingginya biaya bahan bakar dan komoditas akibat disrupsi pasokan energi dunia.
Proyeksi ekonomi Indonesia dan Asia
Di kawasan Asia, dampak perlambatan ini dirasakan secara beragam namun mulai terlihat jelas:
Indonesia: Ekonomi Indonesia diprediksi melambat ke angka 5 persen pada 2026, turun tipis dari 5,1 persen di tahun 2025. Namun, IMF optimistis ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini akan kembali pulih ke level 5,1 persen pada 2027 dan stabil di angka 5,2 persen hingga 2031.
China: Pertumbuhan diproyeksikan sebesar 4,4 persen, sedikit di bawah estimasi awal. Lemahnya konsumsi domestik di Beijing menjadi tantangan utama di tengah kuatnya kinerja ekspor mereka.
Tantangan ruang fiskal dan subsidi
IMF memperingatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengenai semakin sempitnya ruang fiskal akibat utang publik yang meningkat. Gourinchas mengkritik kebijakan intervensi harga atau subsidi luas yang dinilai mendistorsi pasar dan sangat mahal bagi anggaran negara.
"Banyak negara tidak lagi memiliki kemewahan untuk menerapkan subsidi luas. Fokus seharusnya beralih pada dukungan yang lebih tepat sasaran dan bersifat sementara untuk melindungi kelompok rentan," jelasnya.
Sebagai negara pengimpor energi, Indonesia rentan terhadap tekanan nilai tukar Rupiah dan inflasi jika harga minyak dunia terus melonjak. Selain itu, volatilitas pasar global juga meningkatkan risiko arus modal keluar (capital outflow) yang dapat mengganggu stabilitas keuangan domestik.
Langkah kebijakan yang cermat dan efisiensi anggaran akan menjadi kunci bagi pemerintah Indonesia dalam menavigasi perlambatan global ini agar target pertumbuhan jangka panjang tetap terjaga.
