Indonesia menilai mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi akibat lonjakan harga minyak global yang dipicu konflik di Timur Tengah hingga akhir tahun, tanpa memangkas subsidi bahan bakar.
Menteri Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario untuk menghadapi tekanan tersebut dalam jangka menengah. Ia menegaskan, berdasarkan perhitungan saat ini, Indonesia dapat bertahan selama “lima, enam, bahkan hingga sepuluh bulan,” tanpa mengurangi dukungan subsidi energi.
Subsidi energi sendiri mencakup sekitar 30 hingga 40 persen harga yang dibayar masyarakat, dengan total alokasi lebih dari Rp210 triliun atau sekitar 5 persen dari belanja negara.
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak ditetapkan sebesar $70 per barel, sementara defisit fiskal dijaga tidak melampaui 3 persen dari produk domestik bruto. Memasuki triwulan kedua 2026, Airlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Stabilitas ini terlihat dari laju inflasi yang tetap terjaga.
Ekspor komoditas
Dari sisi eksternal, lonjakan ekspor komoditas utama seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium yang nilainya menyentuh $47 miliar turut menjadi penopang terhadap tekanan di sektor minyak dan gas.
Kinerja sektor industri pengolahan juga menunjukkan ekspansi, dengan indeks berada di level 50,1. Sementara itu, posisi cadangan devisa tercatat mencapai $148,2 miliar.
Dalam APBN 2026, total anggaran subsidi energi ditetapkan sekitar Rp210,06 triliun, mencakup BBM tertentu, LPG 3 kilogram, serta listrik. Meski harga ditahan, pembatasan pembelian mulai diberlakukan sejak 1 April 2026 untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen pada 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi World Bank yang memperkirakan angka 4,7 persen. Dukungan ekspor komoditas seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium diharapkan membantu meredam dampak lanjutan dari krisis global.
