Indonesia bersama koalisi lintas negara mendesak penghentian segera segala bentuk serangan yang menyasar pekerja kemanusiaan di Lebanon. Desakan ini muncul di saat eskalasi konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di wilayah tersebut telah memicu gelombang pengungsian besar-besaran dan menghambat distribusi bantuan bagi warga sipil.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Selasa, Indonesia bergabung dengan Australia, Brasil, Kanada, Kolombia, Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss, dan Britania Raya. Kesepuluh negara tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan dan krisis pengungsian yang tengah melanda Lebanon.
Perlindungan warga sipil dan hukum internasional
Meski menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, koalisi ini menekankan bahwa permusuhan di lapangan harus segera diakhiri secara permanen. Mereka memperingatkan bahwa infrastruktur sipil dan keselamatan personel medis serta relawan harus tetap terlindungi di bawah hukum internasional.
"Serangan yang mengancam keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan harus dihentikan. Hukum kemanusiaan internasional harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang berkonflik dalam keadaan apa pun," bunyi pernyataan bersama tersebut sebagaimana dikutip dari laporan Anadolu Agency.
Lebih lanjut, koalisi ini mengutuk keras tindakan militer yang telah menewaskan pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL). Sebagai salah satu kontributor pasukan penjaga perdamaian terbesar di Lebanon, posisi Indonesia dalam pernyataan ini mempertegas komitmen Jakarta terhadap keamanan personel di lapangan.
Tuntutan akuntabilitas dan keadilan
Pernyataan tersebut juga menyoroti pentingnya keadilan bagi para korban. "Akuntabilitas dan keadilan yang bermakna sangat krusial terhadap pelanggaran hukum internasional yang membahayakan personel kemanusiaan atau menghambat aktivitas mereka," tegas para penandatangan.
Deklarasi bersama ini merujuk pada inisiatif global yang diluncurkan pada September 2025, yakni Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan, yang kini telah didukung oleh lebih dari 100 negara.
Dialog diplomatik perdana dalam 30 tahun
Desakan internasional ini muncul bersamaan dengan langkah diplomatik baru di Washington. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade, perwakilan Israel dan Lebanon dilaporkan terlibat dalam negosiasi langsung yang dimediasi oleh Sekretaris Negara AS, Marco Rubio.
Pembicaraan ini terjadi di tengah operasi udara dan darat Israel yang masih berlangsung di Lebanon Selatan. Berdasarkan data terkini, konflik ini telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan memaksa satu juta warga Lebanon meninggalkan rumah mereka.
Konflik di wilayah tersebut diketahui meningkat tajam sejak awal Maret, dipicu oleh aksi saling balas antara kelompok Hizbullah dan pasukan Israel yang melibatkan ketegangan regional lebih luas.
