Menteri luar negeri dari sepuluh negara menyatakan keprihatinan atas situasi di Lebanon, menyerukan diakhirinya permusuhan secara mendesak dan kembalinya dialog politik, menurut sebuah pernyataan bersama.
“Kami... menyerukan agar Lebanon dimasukkan dalam upaya de-eskalasi regional dan mendesak semua pihak untuk bekerja menuju solusi politik yang langgeng,” kata para menteri.
Mereka memperingatkan bahwa kelanjutan perang di Lebanon membahayakan upaya de-eskalasi regional saat ini, yang menurut mereka “harus sepenuhnya dihormati oleh semua pihak.”
Para menteri menyambut inisiatif untuk membuka pembicaraan langsung dengan Israel dan penerimaan Israel untuk memulai negosiasi yang difasilitasi oleh Amerika Serikat.
“Kami menyerukan kedua pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini,” bunyi pernyataan itu, menambahkan bahwa negosiasi langsung dapat membantu menghadirkan keamanan yang langgeng bagi Lebanon, Israel, dan kawasan yang lebih luas.
Mereka juga mendesak semua pihak untuk “segera menurunkan eskalasi dan memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.”
Para menteri mengecam serangan Israel terhadap Lebanon yang dilakukan pada 8 April, yang menurut mereka mengakibatkan lebih dari 350 kematian dan lebih dari 1.000 luka-luka, mengutip otoritas Lebanon.
“Warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi sesuai dengan hukum humaniter internasional,” bunyi pernyataan itu.
Mereka juga mengecam serangan terhadap misi penjaga perdamaian PBB, menekankan bahwa “keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB harus dijamin setiap saat.”
Para menteri menyatakan “solidaritas penuh dan dukungan teguh” kepada rakyat dan otoritas Lebanon serta mengatakan siap memberikan bantuan darurat kepada lebih dari satu juta orang yang mengungsi di Lebanon.
Mereka menegaskan kembali pentingnya menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon dan mendesak pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Pernyataan itu juga memuji keputusan pemerintah Lebanon untuk melarang kegiatan militer Hizbullah dan memperkuat otoritas negara, termasuk mempertahankan monopoli atas senjata.
