Sebuah pemungutan suara bersejarah berlangsung di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 Maret 2026. Rancangan resolusi yang diajukan oleh Ghana dan mengakui Perdagangan Budak Transatlantik sebagai kejahatan paling berat “kejahatan terhadap kemanusiaan”, diadopsi dengan 123 suara setuju, sementara 52 negara abstain dan 3 negara anggota memilih menentang.
Salah satu prinsip utama dari resolusi bersejarah tersebut (A/80/L.48) adalah kecaman terhadap pemindahan paksa dan perbudakan jutaan orang Afrika selama sekitar 400 tahun sebagai salah satu ketidakadilan terbesar dalam sejarah umat manusia.
Resolusi yang menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk menyampaikan permintaan maaf resmi atas sejarah perdagangan budak mereka dan untuk berkontribusi pada sebuah dana reparasi yang akan dibentuk itu juga menuntut pengembalian artefak Afrika dan bahan arsip nasional yang sebelumnya dijarah dan disimpan di institusi Barat kepada negara asalnya.
Keputusan ini, yang bertujuan mengutuk perbudakan dalam segala aspeknya di hadapan penilaian sejarah, membawa bobot politik dan moral yang sangat besar di mata nurani publik internasional.
Daripada berfokus pada isi rancangan undang-undang itu sendiri, perdebatan utama di tingkat populer terpusat pada oposisi terhadapnya dari Amerika Utara dan Eropa.
Kembali menjadi jelas bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya—yang berdiri di pusat latar historis perdagangan budak global dan, dengan menginstitusionalisasikan perbudakan, meninggalkan warisan yang memalukan atas nama kemanusiaan—tidak menunjukkan penyesalan atas keadaan ini dan tidak berniat menyampaikan permintaan maaf.
Namun, selama sekitar 400 tahun, dari awal abad ke-16 hingga akhir abad ke-19, benua Eropa dan Amerika berada di pusat pemindahan paksa sekitar 13 juta orang Afrika yang menjadi bagian dari apa yang dikenal sebagai “Perdagangan Segitiga” — sistem migrasi paksa dan perdagangan manusia terbesar dalam sejarah.
Diperkirakan sekitar 2,5 juta orang Afrika kehilangan nyawa selama perdagangan ini akibat kondisi transportasi yang buruk, wabah penyakit, dan perlakuan buruk; ini merupakan aspek paling dramatis dari tragedi sejarah ini, dan patut dicatat bahwa negara-negara yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah negara-negara yang kini menentang rancangan resolusi tersebut.
Perdagangan Segitiga
Memang, tahap utama pertama dari Perdagangan Segitiga adalah rute dari Eropa ke Afrika. Di sini, pedagang Portugis, Inggris, Spanyol, dan Prancis mengangkut barang-barang jadi seperti senjata, mesiu, tekstil, dan minuman beralkohol ke Afrika.
Pada fase kedua, yang dikenal sebagai “Jalur Tengah” (Middle Passage), orang-orang Afrika yang diperbudak—didapatkan dari kepala suku lokal dan pedagang pribumi sebagai pertukaran terhadap barang-barang Eropa yang dibawa ke benua itu—diangkut ke benua Amerika dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Budak-budak ini, dibawa ke Amerika melintasi Samudra Atlantik, dipaksa bekerja sampai mati di perkebunan-perkebunan Amerika Utara yang memproduksi gula, kapas, kopi, dan tembakau.
Pada tahap ketiga dan terakhir, bahan mentah yang dihasilkan melalui kerja paksa para budak tersebut dikirim ke Eropa, yang memicu industri di sana dan menghasilkan keuntungan besar.
Dengan demikian, siklus perdagangan ini, yang bermula di Eropa, melalui Afrika dan Amerika sebelum kembali ke Eropa pada tahap akhirnya; tenaga kerja budak Afrika dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk produksi bahan mentah di Amerika dan untuk produksi industri di Eropa.
Tak diragukan lagi bahwa sementara siklus ini secara konsisten menghancurkan sejarah modern Afrika dari perspektif sosiologis dan ekonomi, ia justru mengubah sejarah modern Amerika dan Eropa menjadi era akumulasi kekayaan yang terus-menerus.
Memang, dalam karya pentingnya Capitalism and Slavery (1944), Eric Williams berargumen bahwa keuntungan besar yang diperoleh dari perdagangan budak mendanai Revolusi Industri di Inggris.
Dalam bukunya Africans and the Industrial Revolution in England (2002), Joseph Inikori mengemukakan perspektif serupa dalam konteks meluasnya perdagangan Trans-Atlantik, berargumen bahwa pasar besar yang tercipta oleh barang-barang yang diproduksi dengan tenaga budak mendorong perkembangan pelayaran dan lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi.
Perkembangan kelembagaan perdagangan budak dan kontribusi luar biasanya terhadap proses akumulasi modal mendukung argumen-argumen ini.
Memang, perdagangan budak meletakkan dasar bagi munculnya bursa asuransi tertua dan terbesar di dunia, Lloyd’s of London (1688), karena kebutuhan untuk mengelola risiko.
Lebih jauh, keuntungan yang diperoleh dari ekonomi perkebunan dialirkan ke pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi kota-kota besar di Eropa modern.
Untuk menyaksikan hal ini secara langsung, cukup melihat Liverpool dan Bristol, dua kota pelabuhan perdagangan budak utama pada abad ke-18.
Di Liverpool, di mana sistem dermaga basah komersial pertama di dunia dibangun pada 1750-an untuk memfasilitasi pemuatan cepat kapal-kapal budak, bangunan-bangunan terkenal kota—termasuk gedung bea cukai, yang kini terdaftar sebagai situs Warisan Dunia UNESCO—semuanya dibangun dengan sumbangan dari para pedagang budak.
Di Bristol, dapat dikatakan arsitektur modernnya dibiayai oleh keuntungan dari perkebunan yang menggantungkan diri pada tenaga kerja budak.
Bahkan Barclays, salah satu pelaku utama dalam sistem perbankan Inggris saat ini, berasal dari penggabungan bank-bank lokal dan perusahaan asuransi yang didirikan untuk mengelola risiko tinggi yang terkait dengan perdagangan budak, seperti Heywood’s dan Colonial Bank.
Peresmian universitas-universitas Liverpool dan Bristol juga didanai oleh sumbangan dari keluarga-keluarga lokal yang terlibat dalam perdagangan budak. Edward Colston, yang merupakan pedagang budak di Inggris pada abad ke-17 dan juga seorang eksekutif senior di Royal African Company, dikenang sebagai bapak pendiri modern Bristol berkat sumbangan-sumbangan amalnya; hingga hari ini, namanya masih dapat ditemukan di banyak bagian kota.
Jika kita melihat konteks Amerika Serikat, situasinya sebenarnya tidak jauh berbeda.
Memang, tidak berlebihan mengatakan bahwa kekayaan awal Amerika Serikat sebagian besar bersumber dari tenaga kerja budak.
Ekonomi perkebunan di Selatan, melalui produksi tembakau, padi, dan kapas pada abad ke-18 dan ke-19, menjadi kekuatan global berkat kerja paksa orang-orang Afrika yang diperbudak. Sebaliknya, pabrik-pabrik dan bank-bank di Utara tumbuh dengan menggunakan keuntungan yang berasal dari tenaga kerja budak di Selatan. Ini termasuk bukti utama bahwa kapitalisme Amerika modern berkembang seiring dengan perbudakan.
Bagaimana Eropa menghambat perkembangan Afrika
Dalam karyanya How Europe Underdeveloped Africa (1972)—yang dianggap sebagai salah satu sumber utama teori ketergantungan—Walter Rodney mengaitkan kemiskinan sistematis Afrika, hilangnya modal manusia, dan ketergantungan pada Eropa sepenuhnya kepada era kolonialisme Eropa.
Kehilangan sistematis kelompok usia paling produktif—mereka yang berusia 15 hingga 45 tahun—selama berabad-abad telah menyebabkan kekurangan orang yang mampu melakukan produksi pertanian, melanjutkan kerajinan tradisional, dan membangun keluarga untuk menjamin kesinambungan generasi. Hal ini menyebabkan runtuhnya kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Faktanya, faktor ini memainkan peran besar dalam penyebab kelaparan di Afrika.
Studi paling menonjol tentang subjek ini dalam beberapa tahun terakhir dilakukan oleh ekonom Nathan Nunn.
Dalam artikel terkenalnya, The Long-Term Effects of Africa’s Slave Trades (2008), Nunn menunjukkan bahwa, dalam konteks penelitian ekonomi modern, wilayah Afrika dengan pendapatan terendah adalah wilayah yang secara historis mengalami perdagangan budak paling intens; untuk itu, ia mengutip catatan kapal dan dokumen perdagangan resmi dari perdagangan budak Transatlantik.
Menurut model Nunn, contoh paling konkret dari korelasi antara perdagangan budak yang intens dan kemiskinan struktural dapat dilihat di negara-negara seperti Benin dan Nigeria—dikenal sebagai Pesisir Budak—serta di negara-negara seperti Angola, Kongo, dan Sierra Leone.
Sebaliknya, penulis berargumen bahwa ada hubungan antara fakta bahwa para pedagang budak dan kapal-kapal mereka tidak dapat mencapai negara-negara seperti Botswana—yang, karena kondisi geografis dan topografi, lebih terlindungi dibandingkan bagian lain benua—dan fakta bahwa negara-negara ini relatif lebih stabil saat ini.
Jika dilihat secara retrospeksi, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa perdagangan budak transatlantik, dengan sejarahnya yang berlangsung ratusan tahun, merupakan kejahatan jelas terhadap kemanusiaan; bahwa hal itu telah mempengaruhi secara mendalam bukan hanya masa lalu Afrika tetapi juga masa kini; dan bahwa ia menjadi akar dari banyak masalah struktural di kawasan tersebut.
Menghadapi masa lalu yang menyakitkan dan mengganggu nurani kemanusiaan tersebut, sangat signifikan bahwa negara-negara yang dahulu melakukan perdagangan budak, alih-alih mengadopsi sikap yang menghormati bobot historis pengalaman menyakitkan ini, justru berupaya menghalangi inisiatif-inisiatif ke arah tersebut.
Sama seperti perdagangan budak masa lalu tercatat dalam sejarah, demikian pula sikap hati-hati dan penolakan saat ini akan tercatat dalam catatan sejarah, dibuka di hadapan generasi mendatang.
Artikel ini awalnya diterbitkan di TRT Afrika.
