Pemerintah Indonesia mengindikasikan akan kembali meningkatkan belanja pertahanan secara signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa komitmen fiskal untuk sektor militer telah disiapkan, meski detail angkanya belum dapat diungkap ke publik. “Tahun depan anggaran juga cukup signifikan. Tapi kalau ditanya jumlahnya, itu masih rahasia,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (18/5).
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari implementasi visi pertahanan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan kemampuan tempur di seluruh matra—darat, laut, dan udara. Pemerintah, kata Purbaya, akan terus mendukung kebutuhan pendanaan untuk modernisasi tersebut.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan pentingnya peningkatan kapabilitas militer sebagai langkah pencegah saat penyerahan jet tempur Rafale dan sistem alutsista lain kepada TNI AU di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin (18/5).
“Kita harus terus memperkuat kemampuan pertahanan sebagai deterrent. Tidak ada kepentingan lain selain menjaga kedaulatan wilayah kita,” ujarnya.
Peningkatan anggaran ini diproyeksikan tidak hanya terjadi pada 2027, tetapi juga berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga setidaknya 2028. Pemerintah menilai penguatan pertahanan menjadi langkah krusial di tengah situasi global yang dinilai semakin fluktuatif.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertahanan memang menjadi salah satu prioritas belanja negara. Pada 2026, anggaran pertahanan tercatat mencapai Rp337,37 triliun, mencerminkan tren kenaikan yang konsisten.
