Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan kombinasi kerja dari kantor (WFO) dan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi tekanan pasokan energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Kebijakan ini berlaku mulai awal April dan menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk menekan konsumsi energi sekaligus mendorong transformasi kerja berbasis digital.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ menetapkan bahwa ASN pemerintah daerah akan menjalani WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Menurut Tito, langkah ini tidak hanya ditujukan untuk efisiensi, tetapi juga untuk mempercepat adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menambahkan, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem digital pemerintahan mampu berjalan efektif. Karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat produktivitas ASN sekaligus mempercepat digitalisasi birokrasi.
Pemerintah daerah juga diminta menyusun mekanisme pengawasan agar kinerja tetap terjaga selama penerapan WFH.
Di saat yang sama, pemerintah pusat mengaitkan kebijakan ini dengan kebutuhan penghematan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas berkurangnya pasokan energi dari Timur Tengah akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Sektor publik penting tetap WFO
Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kendaraan operasional penting dan kendaraan listrik. ASN juga didorong untuk beralih ke transportasi umum guna mengurangi konsumsi bahan bakar.
Meski demikian, sejumlah sektor strategis tetap dikecualikan dari kebijakan ini.
Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, industri manufaktur, energi, pangan, transportasi, logistik, hingga sektor keuangan diwajibkan tetap beroperasi normal dengan skema kerja di kantor.
Ketentuan serupa juga berlaku di tingkat daerah, di mana unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjalankan WFO penuh. Sementara unit pendukung dapat menerapkan WFH secara selektif dengan memastikan target kinerja tercapai.
Mendagri mengatakan kebijakan ini akan dievaluasi setiap dua bulan.
Kepala daerah diminta menghitung efisiensi anggaran yang dihasilkan dari perubahan pola kerja tersebut, dengan hasil penghematan dapat dialihkan untuk program prioritas daerah.
Langkah Indonesia ini mencerminkan dampak luas dari konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas energi global.
Sejak akhir Februari, serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel serta sejumlah wilayah yang menjadi basis militer AS di kawasan.
Situasi semakin kompleks setelah Teheran memperketat kontrol atas Selat Hormuz sejak awal Maret, jalur vital pengiriman energi dunia. Pembatasan lalu lintas kapal tanker di kawasan tersebut turut menekan pasokan global.
Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada energi dari Timur Tengah. Pada 2024, sekitar 35 persen kebutuhan energi nasional—senilai sekitar 35 miliar dolar AS—dipenuhi dari kawasan tersebut.
Pemerintah Indonesia menyatakan telah menerima respons positif dari Iran terkait jaminan jalur aman bagi kapal-kapal Indonesia yang melintasi Selat Hormuz.
Di tengah ketidakpastian global, sejumlah negara lain terutama di Asia juga mulai menyesuaikan kebijakan domestiknya, mulai dari bekerja dari rumah untuk pegawai sektor publik, sistem pembelajaran daring di sekolah-sekolah, pembatasan pembelian BBM hingga kebijakan fiskal lain.
