Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah besar dalam transisi energi dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk program kompor listrik dan konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi listrik. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan porsi energi bersih dalam bauran energi nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menggelontorkan dana sebesar Rp1,5 triliun atau sekitar $84,6 juta dari anggaran tahun fiskal 2027 untuk mendukung pengadaan kompor listrik serta program konversi kendaraan roda dua.
Program tersebut merupakan bagian dari anggaran kementerian yang telah disetujui DPR RI sebesar Rp27,34 triliun (sekitar $1,5 miliar) untuk tahun 2027. Sebagian besar dana akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur energi dan program strategis yang ditujukan langsung kepada masyarakat.
Berdasarkan data kementerian, Rp635,2 miliar dialokasikan untuk program konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Sementara itu, Rp815,6 miliar disiapkan untuk pengadaan kompor listrik guna mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap gas LPG yang sebagian besar masih diimpor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program kompor listrik menjadi salah satu strategi untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.
“Kami juga menjalankan program kompor listrik untuk mengurangi ketergantungan pada LPG,” ujar Bahlil dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga tengah mengeksplorasi sumber energi alternatif lain, termasuk pemanfaatan gas alam terkompresi untuk kebutuhan masa depan.
Bahlil sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia menghabiskan sekitar Rp120 triliun ($6,8 miliar) setiap tahun hanya untuk impor LPG, yang menjadi salah satu beban besar dalam struktur energi nasional.
Pembangunan infrastruktur energi
Dari total anggaran kementerian, sekitar 82 persen atau Rp22,48 triliun akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur energi dan program prioritas. Sementara itu, Rp4,8 triliun dialokasikan untuk kebutuhan operasional kementerian.
Pemerintah menekankan bahwa hanya sekitar 13 persen anggaran yang digunakan untuk biaya operasional, karena fokus utama diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk perluasan akses energi dan penguatan ketahanan energi nasional.
Sejumlah proyek prioritas lain juga masuk dalam rencana pendanaan 2027, di antaranya Rp5,21 triliun untuk pengembangan jaringan gas kota, Rp3,95 triliun untuk pembangunan pipa gas Dumai–Sei Mangkei, serta Rp9,75 triliun untuk elektrifikasi pedesaan.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp520 miliar untuk bantuan sambungan listrik rumah tangga baru, Rp1,3 triliun untuk jaringan transmisi gas di Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta Rp58,58 miliar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di berbagai wilayah.
