Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan ia menandatangani surat tersebut bulan lalu di Washington bersama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Namun, dokumen itu tidak memuat komitmen resmi terkait izin akses ruang udara.
“Kami tidak membuat satu pun komitmen dengan AS soal ruang udara. Kami menjunjung konstitusi dan kepentingan nasional,” kata Sjafrie dalam rapat dengar pendapat di parlemen, seperti dikutip Reuters.
Ia menjelaskan surat pernyataan niat tersebut hanya mencakup prinsip-prinsip umum seperti penghormatan terhadap integritas teritorial masing-masing negara, serta mekanisme jika Indonesia suatu saat menyetujui akses wilayah udara.
Isu akses lintas udara militer AS sebelumnya sempat memicu kontroversi di dalam negeri. Kementerian luar negeri disebut telah mengingatkan Kementerian Pertahanan bahwa usulan pemberian izin “blanket” kepada militer AS untuk melintas di wilayah udara Indonesia berpotensi menyeret Jakarta dalam konflik Laut China Selatan, menurut laporan Reuters.
Sjafrie menambahkan, permintaan akses tersebut pertama kali diajukan oleh Hegseth pada tahun lalu dalam pertemuan ASEAN, dengan alasan kebutuhan darurat, meski tidak dijelaskan secara rinci.
Ia juga menyebut kerja sama pertahanan yang dibahas dengan AS mencakup modernisasi militer Indonesia dan pelatihan prajurit, namun tidak mencakup pengadaan alat utama sistem senjata secara spesifik.
