Indonesia memastikan tetap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) pada 2027 setelah agenda tersebut ditunda dari jadwal semula pada April 2026 akibat situasi konflik di Timur Tengah.
Pemerintah kini berkoordinasi dengan negara anggota dan sekretariat organisasi untuk menentukan tanggal baru agar para pemimpin dapat berpartisipasi secara maksimal.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Vahd Nabyl A. Mulachela menyampaikan komitmen tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (22/10). Ia mengatakan, penundaan dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak di tengah ketidakstabilan yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah.
“Indonesia berkomitmen untuk menjadi tuan rumah KTT D-8 tahun depan,” ujar Nabyl.
Kementerian Luar Negeri akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan jadwal pelaksanaan. Setelah tanggal baru dirumuskan bersama negara anggota dan sekretariat D-8, usulan tersebut akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Nabyl menegaskan, perubahan jadwal KTT tidak akan menghentikan agenda Indonesia selama memegang keketuaan D-8 periode 2026–2027. Pemerintah tetap menjalankan program kerja yang telah direncanakan, termasuk kegiatan teknis dan pertemuan tingkat menteri.
Sepanjang 2026, Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan dalam rangka keketuaan tersebut. Agenda itu meliputi dialog awal menjelang KTT, D-8 Youth Dialogue di Surabaya, D-8 Halal Expo di Jakarta, serta D-8 Business Forum di Tangerang yang berlangsung pada awal Oktober.
Indonesia memimpin D-8 dengan tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity” atau menavigasi perubahan global melalui penguatan kesetaraan, solidaritas, dan kerja sama demi kesejahteraan bersama. KTT yang semula direncanakan berlangsung pada 15 April 2026 itu sebelumnya akan didahului pertemuan pejabat senior dan para menteri luar negeri.
D-8 dibentuk pada 1997 untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara-negara berkembang. Organisasi ini beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Türkiye, dan Azerbaijan. Azerbaijan menjadi anggota terbaru pada Desember 2024.
