Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mendesak Indonesia mengkaji ulang rencana keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ia menilai badan tersebut tidak melibatkan Palestina secara memadai dan berisiko menempatkan masa depan wilayah itu di bawah pengaruh Israel dan AS. Dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta pada Kamis (22/10), Albanese mengatakan keikutsertaan Indonesia dapat mengancam konsistensi dukungan negara itu terhadap perjuangan Palestina.
“Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, saya tetap menilai langkah ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” ujarnya.
Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian pada Januari untuk menangani konflik global yang selama ini menjadi perhatian PBB. Indonesia menyatakan akan bergabung dengan badan tersebut dan telah menjanjikan pengerahan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.
Meski demikian, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan pada Kamis bahwa pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian masih ditangguhkan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan Indonesia akan mundur jika keikutsertaannya tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.
Ketidakterlibatan Palestina
Albanese mengkritik minimnya keterwakilan Palestina dalam mekanisme tersebut dan menilai Israel tidak semestinya menentukan masa depan rakyat Palestina. Ia juga menyebut pelibatan sejumlah pejabat Palestina tidak cukup untuk menjamin kepemilikan dan kendali Palestina atas proses tersebut.
Pemerintah Indonesia, yang mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel, menghadapi kritik dari sejumlah kelompok Muslim dalam negeri karena bersedia bergabung dengan badan yang juga melibatkan Israel.
Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Jakarta bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia serta mendorong penegakan hukum internasional terkait tindakan Israel.
Rencana perdamaian Trump sendiri masih menghadapi hambatan. Meski gencatan senjata pada 2025 memungkinkan pembebasan sandera yang tersisa dan ratusan tahanan Palestina, upaya melucuti senjata Hamas serta memastikan penarikan pasukan Israel belum menunjukkan kemajuan berarti. Pasukan Israel juga masih melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza.
