Bank Indonesia (BI) terus memperkuat benteng pertahanan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik di Timur Tengah. Langkah tersebut dilakukan seiring penegasan independensi bank sentral dalam menetapkan arah kebijakan moneter.
Dalam wawancara khusus bersama Reuters, Senin (12/10), Gubernur BI Destry Damayanti membeberkan sejumlah langkah strategis bank sentral. Selain memanfaatkan insentif inovatif seperti diskon lindung nilai (hedging) valuta asing guna menarik investor tanpa terburu-buru menaikkan suku bunga, BI fokus memperluas penggunaan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS).
Data BI menunjukkan transaksi LCS bersama negara mitra seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura melonjak tajam. Hingga Agustus 2026, nilainya menembus 49,42 miliar dolar AS—hampir dua kali lipat dibanding total transaksi sepanjang tahun lalu sebesar 25,74 miliar dolar AS. Sekitar 75 persen dari total transaksi tersebut menggunakan yuan China.
"Kami juga sedang menyiapkan kerja sama transaksi mata uang lokal dengan India," ungkap Destry.
Mengenai posisi cadangan devisa yang berada di angka 146,3 miliar dolar AS per September, Destry optimistis jumlah tersebut sangat memadai untuk menstabilkan nilai tukar. Ia menepis kekhawatiran pasar terkait kewajiban forward, dengan menegaskan bahwa penempatan dana valas perbankan di BI umumnya berjangka satu tahun dan rutin diperpanjang (rolled over).
Independensi di Tengah Sinergi dengan Pemerintah
Meskipun BI kini berkoordinasi lebih erat dengan pemerintah dan rutin berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto, Destry menjamin kewenangan menetapkan suku bunga acuan sepenuhnya berada di tangan BI. Perwakilan pemerintah yang hadir dalam bagian sesi rapat berkala BI dipastikan tidak memiliki hak suara (no vote).
"Ketika kami akan mengambil keputusan kebijakan—baik menaikkan, menurunkan suku bunga, atau menggunakan insentif lain—kami memiliki wewenang penuh untuk memutuskannya," tegas Destry yang resmi menjabat bulan lalu.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan moneter ke depan akan tetap mengacu pada data terkini (data-dependent) demi menjaga daya tahan perekonomian nasional di tengah dinamika global.
