Dalam kondisi normal, negara-negara yang berperang pada akhirnya akan duduk di meja yang sama—pertama untuk membahas gencatan senjata, kemudian merumuskan kesepakatan politik yang menyentuh akar konflik mereka.
Namun dalam perang Iran, terdapat anomali mencolok: Israel, salah satu pihak utama dalam konflik yang diyakini berperan besar dalam mendorong keputusan Washington menghadapi Teheran, tidak hadir baik dalam perundingan gencatan senjata maupun dalam pembicaraan damai yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran.
“Untuk alasan yang jelas, setiap pembicaraan antara Iran dan Israel bisa dianggap sebagai pengakuan langsung atau tidak langsung, sehingga tidak dapat diterima oleh Iran. Duduk di meja yang sama bukanlah hal yang mungkin,” kata Gokhan Batu, pakar politik Israel dan Levant yang berbasis di Ankara, kepada TRT World.
Namun sejarah politik menunjukkan contoh yang memperumit logika ini.
Dalam sejumlah konflik, pihak yang tidak saling mengakui secara resmi tetap dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Bahkan dalam banyak kasus, seluruh pihak yang bertikai tetap terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses perundingan.
Pada Perang Korea, meski Amerika Serikat tidak mengakui pemerintah Korea Utara yang didukung China, perwakilan militer AS tetap duduk bersama pihak lawan dan menandatangani gencatan senjata pada awal 1950-an.
Seorang jenderal China juga menjadi salah satu penandatangan Perjanjian Gencatan Senjata Korea 1953, yang hingga kini masih berlaku meski tidak diikuti perjanjian damai formal.
Dalam praktik politik umum, keterlibatan semua pihak yang berperang dalam negosiasi—meski hanya secara fungsional—biasanya menandakan adanya kemauan bersama untuk mengakhiri konflik.
“Ketidakhadiran Israel dalam negosiasi AS–Iran memberi ruang politik bagi Tel Aviv untuk mengatakan bahwa mereka tidak terikat dalam proses ini, sehingga bisa terus melanjutkan serangan,” kata Kadir Temiz, Direktur ORSAM, lembaga riset berbasis di Ankara, kepada TRT World.
Menurutnya, jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Iran dan sekutunya seperti Hizbullah di Lebanon di luar kerangka negosiasi, hal itu dapat memperkuat persepsi di Teheran bahwa dialog dengan Washington tidak akan menghasilkan solusi nyata.
Kelanjutan perang
Dari sudut pandang ini, ketidakhadiran Israel dalam perundingan gencatan senjata dan perdamaian dinilai bukan sekadar kebetulan, melainkan langkah yang disengaja, yang berakar pada sikap pro-perangnya serta potensi untuk mengganggu proses diplomasi yang masih rapuh, menurut para pakar.
“Jika AS dan Iran benar-benar ingin mencapai kesepakatan, kehadiran pemerintah Netanyahu yang pro-perang tidak menguntungkan bagi kedua pihak, baik dari sisi politik maupun teknis. Di sisi lain, bagi Israel yang melihat keterlibatan dalam proses yang mereka tolak secara eksistensial, bernegosiasi dengan Iran alih-alih berperang tidak dianggap masuk akal,” kata Batu kepada TRT World.
Sejumlah analis lain juga sependapat, dengan menilai bahwa keterlibatan Israel tidak akan mempercepat kemajuan, melainkan justru dapat memperumit proses yang sudah sensitif serta meningkatkan ketegangan dalam negosiasi berisiko tinggi antara kedua pihak.
“Israel, yang memicu perang Iran, akan bertindak seperti pengganggu (spoiler), yaitu aktor politik yang berupaya membuat situasi semakin kacau demi mencegah terciptanya ruang negosiasi yang mulus,” kata Temiz.
Jika Israel memang menginginkan kelanjutan konflik, maka pertanyaannya adalah apakah negara itu akan berupaya melemahkan proses gencatan senjata yang saat ini berlangsung, yang diperpanjang oleh Trump tanpa batas waktu jelas dengan merujuk pada upaya mediasi Pakistan.
“Ya, upaya lobi Israel sudah berjalan ke arah itu, tetapi situasi di Teluk sangat kompleks. Tentu saja Israel bukan satu-satunya faktor penentu, meski pengaruhnya tidak bisa diabaikan,” ujar Batu, yang menilai kemungkinan eskalasi konflik ke putaran baru masih cukup tinggi.
Temiz sendiri melihat hanya ada peluang kecil bagi tercapainya kesepakatan jangka panjang antara Washington dan Teheran, dengan menilai bahwa Israel menunjukkan sedikit keinginan untuk mengakhiri perang, sehingga membuka kemungkinan fase konflik militer yang lebih panjang.
“Tel Aviv tidak menginginkan kembalinya status quo sebelum perang,” kata Batu, merujuk pada kondisi yang memungkinkan Iran tetap mempertahankan pengaruhnya di dalam negeri maupun di kawasan Timur Tengah serta melanjutkan program nuklirnya.
Dalam pandangan ini, pemerintah Netanyahu tampaknya memperhitungkan bahwa momen seperti ini mungkin tidak akan datang kembali, sehingga Israel bisa saja tidak memiliki kesempatan lain untuk melancarkan apa yang disebut Batu sebagai “perang ketiga terhadap Teheran”, mengingat besarnya tekanan yang akan ditimbulkan bagi kawasan maupun sistem internasional.
Ia merujuk pada perang 12 hari di bulan Juni serta eskalasi berikutnya yang ia sebut sebagai “perang 40 hari”, sebagai bukti betapa cepat situasi telah meningkat.
Meski telah melewati dua perang, negara revolusioner Iran pasca-1979 tetap bertahan, memunculkan pertanyaan lebih dalam mengenai konsistensi serta tujuan akhir strategi Israel terhadap Teheran dan sekutunya di kawasan, sekaligus memicu meningkatnya kritik di dalam Israel terhadap cara pemerintah Netanyahu menjalankan perang.
“Antara perang 12 hari dan perang 40 hari, Iran tampaknya sudah pulih. Jika rezimnya tidak runtuh, mereka akan pulih lagi. Belum ada kisah keberhasilan yang bisa ditulis di sini,” kata Batu, merujuk pada kegagalan pemerintah Netanyahu membangun narasi yang kuat atas perangnya.
Kepala Mossad David Barnea sebelumnya menyebut tujuan perang Israel bukan untuk menggulingkan rezim Iran secara langsung melalui kekuatan militer, melainkan sebagai upaya berkelanjutan untuk melemahkan negara tersebut hingga terjadi disfungsi institusional, yang pada akhirnya dapat memicu gejolak internal setelah kampanye bersama AS–Israel.
“Perang adalah alat untuk melemahkan rezim, tetapi sejauh ini belum menghasilkan hasil yang diinginkan. Israel kerap membuat tujuannya tetap ambigu dalam berbagai operasinya. Hal ini memungkinkan penyesuaian target utama. Jika rezim tidak tumbang, mereka akan mengatakan bahwa mereka telah secara signifikan mengurangi infrastruktur rudal balistik, nuklir, dan militer lainnya,” kata Batu kepada TRT World.
“Ambiguitas ini digunakan sebagai alat tawar. Secara umum, tidak ada rencana ‘B’ atau strategi keluar. Ini sering dikritik sebagai doktrin politik-militer, tetapi bertindak secara oportunistik memang sudah menjadi tradisi Israel.”
Meski Israel tetap mempertahankan sikap perangnya dan memiliki pengaruh lobi di Washington, sejumlah analis mencatat meningkatnya kritik di Amerika Serikat terhadap pemerintah Netanyahu. Semakin banyak pengamat yang mempertanyakan alasan keterlibatan dalam konfrontasi militer dengan negara seperti Iran, yang dinilai terlalu mengikuti kepentingan Israel ketimbang kepentingan strategis Amerika sendiri.
Sebuah analisis Wall Street Journal, dengan mengutip pejabat pemerintahan Trump, menyebut bahwa Presiden AS semakin tidak nyaman dengan berlanjutnya perang Iran, terutama di tengah dampak politik dan ekonomi global yang meningkat serta potensi pengaruhnya terhadap pemilu sela yang akan datang.
“Pada akhirnya, arah kebijakan AS yang terus berkembang—dan kesediaannya untuk mengakui perubahan realitas geopolitik—akan menentukan apakah prioritas Israel tetap mendominasi agenda Trump, atau justru terjadi pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Iran dan Timur Tengah,” kata Ramzy Baroud kepada TRT World.
Apakah ada yang mewakili Israel dalam negosiasi AS–Iran?
Delegasi Amerika Serikat dalam perundingan Iran mencakup Wakil Presiden JD Vance, bersama mediator dari pemerintahan Trump Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang keduanya dinilai dekat dengan lingkaran pro-Israel dan, menurut sejumlah diplomat regional, bahkan dipersepsikan sebagai “aset Israel”.
Banyak analis telah lama meragukan duet Witkoff-Kushner, baik dari sisi motif keterlibatan mereka dalam komunikasi dengan pihak Iran maupun kemampuan mereka dalam memahami isu teknis yang kompleks seperti program pengayaan uranium Teheran.
Sementara itu, Baroud menilai Kushner dan Witkoff pada dasarnya bertindak sebagai perwakilan efektif kepentingan Israel dalam pembicaraan AS–Iran, mengingat konsistensi mereka yang dinilai sejalan dengan prioritas pemerintah Netanyahu.
“Sejak awal masa jabatan kedua Trump, upaya diplomatik dan politik mereka dinilai berfungsi sebagai kampanye berkelanjutan untuk membela posisi Israel, serta untuk mengamankan melalui tekanan politik yang dibingkai sebagai ‘diplomasi’ apa yang gagal dicapai Israel melalui kampanye militernya, termasuk perang di Gaza,” ujarnya.
Namun, sejumlah analis juga melihat adanya kepentingan finansial dalam peran mediasi duo Kushner-Witkoff tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat AS disebut baru-baru ini membuka investigasi untuk menilai apakah peran mediasi Kushner memiliki konflik kepentingan dengan investasi pribadinya yang terkait dengan monarki negara-negara Teluk.
Di antara analis tersebut adalah Dan Steinbock, pakar geopolitik dan ekonomi global internasional.
“Secara resmi, keduanya mengusung kepentingan nasional Amerika Serikat. Namun dalam praktiknya, Kushner memiliki keterkaitan finansial bernilai miliaran dolar dengan negara-negara Teluk melalui perusahaan ekuitas pribadinya, Affinity Partners. Sementara Witkoff memiliki keterkaitan tidak langsung melalui bisnis dan diplomasi,” kata Steinbock kepada TRT World.
“Bentuk Zionisme mereka bersifat berbasis keuntungan,” tambahnya.
Berbeda dengan banyak pandangan dalam lingkaran kebijakan luar negeri AS yang menekankan dukungan kuat terhadap Israel, Steinbock menawarkan interpretasi yang jauh berbeda.
“Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Namun dalam buku saya The Fall of Israel (2024), saya berargumen bahwa Israel tidak lagi sepenuhnya berdaulat,” kata Steinbock kepada TRT World.
“Pada akhirnya, itu adalah harga dari bantuan militer AS. Keputusan mengenai masa depan Israel pada akhirnya akan lebih dulu ditentukan di Pentagon.”
