Organisasi Kerja Sama Ekonomi Delapan Negara Berkembang (D-8) memegang peranan krusial dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal D-8, Duta Besar Sohail Mahmood, saat menyoroti besarnya pengaruh geostrategis dan geoekonomi yang dimiliki oleh negara-negara anggota organisasi tersebut.
"Seluruh negara anggota memiliki kepentingan geostrategis dan geoekonomi yang besar. Masing-masing juga mempunyai kapasitas signifikan untuk memengaruhi perkembangan di wilayahnya masing-masing," kata Mahmood kepada Anadolu di sela-sela Konferensi Mediasi Istanbul ke-9 di Türkiye.
Mahmood menjelaskan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi era konflik yang semakin intens. Saat ini, terdapat lebih dari 65 konflik yang sedang berlangsung di seluruh dunia dan melibatkan lebih dari 100 negara. Menurutnya, sekitar seperempat populasi dunia kini hidup di kawasan yang terdampak konflik.
Situasi tersebut sangat relevan dengan tema konferensi tahun ini, yaitu Partnerships for Peace and New Perspectives: Mediation in a Changing World. Menurut Mahmood, pengabaian terhadap hukum internasional dan melemahnya institusi multilateral menuntut dunia untuk membuka lembaran baru dalam penyelesaian konflik melalui jalur mediasi.
Peran geostrategis D-8 dan KTT 2027 di Indonesia
Mahmood menekankan pentingnya peran negara-negara dengan kapabilitas ekonomi dan diplomatik untuk mendukung upaya mediasi internasional. Ia mencontohkan langkah Türkiye yang aktif dalam mediasi perang Rusia-Ukraina, Inisiatif Bulir Jelai Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative), hingga konflik di Afrika.
Prinsip mediasi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Türkiye, Hakan Fidan—yakni dialog yang jujur, mediasi berkelanjutan, dan kepemilikan regional (regional ownership)—dinilai sangat relevan bagi D-8.
Organisasi yang awalnya didirikan oleh delapan negara—termasuk Indonesia, Türkiye, Pakistan, Iran, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, dan Mesir—kini telah berkembang menjadi sembilan negara setelah bergabungnya Azerbaijan.
Pernyataan Sekjen D-8 ini selaras dengan posisi Indonesia yang memegang Keketuaan D-8 periode 2026–2027. Indonesia dipastikan bakal menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 2027 mendatang, setelah agenda yang semula direncanakan pada April 2026 sempat ditunda akibat situasi ketidakstabilan dan konflik di kawasan Timur Tengah.
Meski jadwal KTT bergeser, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap aktif menjalankan agenda keketuaan dengan mengusung tema "Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity". Sejumlah program kerja teknis seperti D-8 Youth Dialogue di Surabaya, D-8 Halal Expo di Jakarta, hingga D-8 Business Forum di Tangerang telah sukses diselenggarakan sepanjang tahun ini.
Selain isu perdamaian dan konsistensi solidaritas terhadap kemerdekaan Palestina, D-8 terus memfokuskan pilar utamanya pada integrasi ekonomi antaranggota. Di tengah maraknya tren proteksionisme global, organisasi ini terus memperkuat rantai pasok di bidang pertanian, energi, transformasi digital, hingga transisi hijau (green transition).
"Prioritas utama kami saat ini adalah mengimplementasikan peta jalan 10 tahun (10-year roadmap) untuk periode 2020–2030. Salah satu target utamanya adalah meningkatkan volume perdagangan antarnegara anggota D-8 hingga mencapai 500 miliar dolar AS," tutur Mahmood menegaskan.
