Pemerintah Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan negara-negara tetangga serta memaksimalkan mekanisme regional di bawah kerangka Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna memitigasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela menjelaskan bahwa langkah mitigasi tersebut dijalankan melalui sinergi antarkementerian di dalam negeri serta pemanfaatan instrumen kawasan.
"Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait dan negara-negara mitra, termasuk mengoptimalkan mekanisme pemantauan serta pertukaran informasi dalam kerangka ASEAN," ujar Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (13/8).
Pilar utama diplomasi lingkungan regional Indonesia bersandar pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang disepakati sejak 2002. Perjanjian tersebut memfasilitasi pertukaran data secara langsung (real-time) serta aksi tanggap bersama antarnegara anggota untuk mengendalikan polusi asap akibat pembukaan lahan dan kebakaran vegetasi.
Secara paralel di tingkat domestik, pemerintah menerapkan strategi komprehensif mulai dari patroli darat, pemadaman udara (water bombing), operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan, hingga penegakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran hutan.
"Langkah-langkah ini dijalankan secara berkala dan konsisten, terlepas dari ada atau tidaknya nota keberatan resmi dari negara sahabat," tegas Nabyl, seraya memastikan hingga kini belum ada nota protes diplomatik dari negara tetangga terkait isu kabut asap.
Upaya antisipasi ini kian krusial menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mendeteksi indikasi awal pergerakan kabut asap lintas batas (transboundary haze) dari Kalimantan Barat menuju wilayah Sarawak, Malaysia, seiring menguatnya puncak musim kemarau.
Merespons potensi tersebut, Kementerian Kehutanan mengintensifkan operasi teknologi modifikasi cuaca di wilayah-wilayah rawan perbatasan. Agenda penyemaian awan telah dijadwalkan berlangsung di Kalimantan Tengah (11–15 Agustus), Kalimantan Barat (13–17 Agustus), serta Provinsi Riau (30 Juli hingga 22 Agustus).
