Mantan Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya konflik internal di Kementerian Keuangan yang disebut berkaitan dengan pergantian dirinya dari jabatan tersebut.
Isu itu muncul setelah Purbaya melakukan perombakan sekitar 300 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah laporan menyebut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama keberatan terhadap sejumlah nama dalam perombakan tersebut.
“Enggak, enggak ada. Gesekan sih enggak ada,” kata Purbaya setelah serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Selasa (15/9).
Meski membantah adanya gesekan, Purbaya mengakui bahwa dinamika terkait perombakan pejabat tersebut memiliki kaitan dengan keputusan pergantian dirinya. “Sebagian ada. Sebagian iya,” ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Menurut laporan Reuters yang mengutip tiga sumber pemerintah, perselisihan terkait rotasi ratusan pejabat menjadi salah satu faktor dalam pergantian Purbaya. Sumber tersebut menyebut Djaka dan Bimo keberatan karena tidak menyetujui perubahan personel yang dilakukan.
Reuters juga melaporkan bahwa Djaka menyampaikan keberatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, informasi tersebut tidak disertai keterangan resmi dari Prabowo maupun Bimo mengenai persoalan tersebut.
Purbaya mengatakan keputusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia juga menyatakan tidak mempermasalahkan masa jabatannya yang berlangsung sekitar satu tahun. Djaka turut menepis kabar mengenai perselisihan dengan Purbaya terkait rotasi pejabat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan akan meninjau kembali penempatan pejabat di lingkungan kementerian. Ia juga menyatakan akan melanjutkan kolaborasi lintas unit yang telah dibangun selama kepemimpinan Purbaya.
Pergantian tersebut dilakukan setelah Prabowo melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan. Purbaya kemudian menyerahkan jabatan tersebut kepada Suahasil dalam acara serah terima di Kementerian Keuangan.
