Pemerintah Indonesia mempercepat langkah menuju kemandirian energi sekaligus merombak tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru terkait program bahan bakar nabati.
Dalam pertemuan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (9/8), Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri memaparkan perkembangan implementasi mandatori biodiesel B50—campuran 50 persen bahan bakar nabati—yang telah diluncurkan pada Juli lalu.
Selain itu, ia juga melaporkan kesiapan infrastruktur sebagai tahap awal menuju penerapan mandatori bioetanol.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menegaskan bahwa program B50 menjadi bagian penting strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dengan mengandalkan sumber daya domestik.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” ujarnya.
Selain isu energi, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya reformasi struktural di tubuh BUMN. Ia menginstruksikan pengurangan lapisan organisasi serta penyederhanaan anak dan cucu perusahaan di sejumlah entitas besar seperti Pertamina dan PLN.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih adaptif dan efisien. Dengan struktur yang lebih ramping, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih cepat dan produktivitas meningkat.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” kata Teddy.
Pertemuan ini mencerminkan dua fokus utama pemerintahan Prabowo saat ini: mempercepat transisi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya nasional, serta memastikan BUMN beroperasi dengan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
