Bencana banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera tahun lalu tidak hanya menimbulkan korban jiwa manusia, tetapi juga berdampak serius terhadap satwa langka. Laporan terbaru yang dirilis Rabu (10/6) mengungkapkan bahwa setidaknya 7 persen populasi orangutan Tapanuli—spesies yang sangat terancam punah—hilang akibat bencana tersebut.
Bencana yang dipicu oleh siklon itu menewaskan sedikitnya 1.200 orang serta merusak sekitar 300.000 rumah. Sejumlah kelompok lingkungan menilai skala kerusakan yang meluas tidak lepas dari laju deforestasi yang masif di Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sedikitnya 58 individu orangutan Tapanuli ditemukan mati. Primata endemik ini hanya hidup di kawasan hutan Batang Toru, Sumatera Utara, dengan populasi total diperkirakan sekitar 800 ekor. Data tersebut diperoleh dari survei di blok barat hutan, yang menjadi habitat utama sebagian besar populasi.
Studi gabungan yang dilakukan oleh Borneo Futures, World Weather Attribution, dan Liverpool John Moores University ini hanya mencakup sebagian wilayah, sehingga jumlah kematian sebenarnya diperkirakan bisa lebih tinggi.
Analisis dilakukan menggunakan citra satelit yang menunjukkan kerusakan di kawasan tersebut serta data historis populasi orangutan.
Penelitian itu juga menyoroti bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia kemungkinan memperparah intensitas dan frekuensi hujan ekstrem di sekitar Selat Malaka, yang pada akhirnya meningkatkan risiko bagi habitat orangutan Tapanuli.
Peneliti utama dari Borneo Futures, Erik Meijaard, menjelaskan bahwa curah hujan tinggi membuat tanah menjadi jenuh hingga memicu longsor besar di hutan primer.
“Jika seekor orangutan terjebak dalam longsoran yang bergerak cepat, peluang bertahan hidupnya sangat kecil. Ini menjadi kekhawatiran nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kehilangan populasi dalam skala ini sangat signifikan bagi spesies dengan jumlah yang sudah terbatas. Menurutnya, tekanan tambahan seperti degradasi habitat dan konflik manusia-satwa semakin mendesak perlunya implementasi rencana aksi konservasi yang terkoordinasi dan didukung sumber daya memadai.
Sementara itu, peneliti lain, Panut Hadisiswoyo, mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas ilmiah guna menekan penurunan populasi.
“Kita bisa meminimalkan perburuan, sehingga jumlahnya berpotensi stabil,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola lahan yang selama ini turut berkontribusi terhadap penurunan populasi satwa tersebut.
