Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa badan usaha milik negara baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), telah mengumpulkan devisa sebesar US$10,5 miliar hanya dalam enam pekan sejak mulai beroperasi.
Capaian ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, sebagai bagian dari evaluasi awal pengawasan ekspor komoditas strategis.
Menurut Prabowo, pembentukan DSI merupakan langkah korektif terhadap praktik lama yang merugikan negara, termasuk manipulasi nilai ekspor seperti under-invoicing dan transfer pricing. Ia menilai praktik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan kebocoran besar pada kekayaan sumber daya nasional.
Presiden menyoroti salah satu contoh pada ekspor minyak sawit mentah (CPO), di mana kontrak penjualan kerap dilaporkan di dalam negeri sekitar Rp15.000 per kilogram, jauh di bawah harga riil di pasar Eropa yang bisa mencapai Rp27.000 per kilogram.
“Artinya kita kehilangan hingga 50 persen kekayaan dalam satu pengiriman. Ini yang sekarang kita hentikan,” ujar Prabowo dikutip oleh Antara.
Ia juga memberikan apresiasi kepada CEO DSI Rosan Perkasa Roeslani, yang sekaligus menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi, atas percepatan pemantauan arus perdagangan komoditas.
Sebelum intervensi DSI, selisih harga antara laporan domestik dan harga pasar global berada di kisaran 30–45 persen.
Dengan sistem pengawasan terpusat yang kini diterapkan, Presiden menyebut disparitas tersebut mulai terkoreksi secara signifikan. “Sejak DSI berjalan, selisih itu hampir rata. Saya sudah melihat sendiri grafik datanya,” katanya.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa pengawasan ekspor tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga melindungi petani dan produsen lokal dari praktik manipulatif yang merugikan.
Menutup pernyataannya, Presiden mengeluarkan peringatan tegas kepada pelaku usaha agar menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha bagi pihak yang melanggar.
“Ini praktik penipuan. Kalau masih dilakukan, izinnya akan kita cabut tanpa pandang bulu,” tegasnya.
