POLITIK
2 menit membaca
ASEAN belum putuskan kembalinya Myanmar ke forum politik tingkat tinggi
Negara-negara anggota sepakat melanjutkan pendekatan konstruktif terhadap Myanmar dengan tetap berpegang pada prinsip Konsensus Lima Poin.
ASEAN belum putuskan kembalinya Myanmar ke forum politik tingkat tinggi
ASEAN membahas perkembangan krisis Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11). / Reuters

Para pemimpin ASEAN membahas perkembangan krisis Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11). Pembahasan berfokus pada upaya mendorong pelaksanaan Konsensus Lima Poin untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak kudeta militer pada 2021.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan Myanmar tetap menjadi bagian penting ASEAN meskipun pemimpin politik negara itu belum diizinkan menghadiri pertemuan tingkat tinggi blok regional tersebut.

Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi, Myanmar hanya diwakili pejabat senior kementerian luar negeri dalam forum ASEAN.

Marcos mengatakan negara-negara anggota sepakat melanjutkan pendekatan konstruktif terhadap Myanmar dengan tetap berpegang pada prinsip Konsensus Lima Poin. Namun, ia menilai ASEAN perlu mencari langkah tambahan untuk membantu mengatasi krisis tersebut.

"Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa lagi yang dapat kita lakukan untuk Myanmar?" kata Marcos dalam pembahasan tertutup bersama 10 pemimpin negara anggota lainnya.

Konsensus Lima Poin

Konsensus Lima Poin yang disepakati pada 2021 mencakup penghentian kekerasan, dialog antarpihak, dan penunjukan utusan khusus ASEAN untuk berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait. ASEAN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanganan Bencana (AHA Centre).

Sementara itu, ASEAN diperkirakan belum akan memutuskan pemulihan kehadiran perwakilan politik Myanmar dalam forum tingkat tinggi. Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengatakan pembahasan mengenai persoalan tersebut akan diserahkan kepada Singapura yang mengambil alih keketuaan ASEAN pada 2027.

Para menteri luar negeri ASEAN sebelumnya meninjau pelaksanaan Konsensus Lima Poin pada Sabtu (14/11). Minimnya kemajuan dalam penerapan kesepakatan tersebut menjadi alasan pembatasan partisipasi pemimpin politik Myanmar.

Sumber diplomatik juga menyoroti belum adanya perkembangan berarti terkait Aung San Suu Kyi, yang ditahan setelah kudeta 2021 dan dijatuhi hukuman penjara atas sejumlah dakwaan, termasuk korupsi, sebelum dipindahkan ke tahanan rumah. ASEAN juga diperkirakan mempertimbangkan pemulihan keterlibatan politik Myanmar secara bertahap.

Selain itu, para pemimpin ASEAN diperkirakan membahas persoalan Rohingya. Militer Myanmar telah memaksa lebih dari satu juta warga Rohingya meninggalkan negara tersebut sejak 2017.

TerkaitTRT Indonesia - Indonesia siap jadi tuan rumah dialog Damai Myanmar, tekankan perdamaian inklusif ASEAN

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi