Gurkan DemirDunia telah memasuki era perang informasi instan. Negara-negara mulai menempatkan diri sebagai pihak yang benar di pengadilan opini global — dan kemampuan mereka untuk menghasilkan informasi telah menjadi senjata yang paling menentukan.
Israel, salah satu negara paling awal yang memahami realitas ini, mengambil praktik kuno hasbara dan menggabungkannya dengan infrastruktur digital abad ke-21, menjadikannya mesin perang informasi yang sistematis.
Berasal dari kata Ibrani yang berarti “menjelaskan,” hasbara secara resmi digambarkan oleh negara Israel sebagai aktivitas komunikasi kebijakan dan tindakannya kepada publik internasional.
Dalam praktiknya, bagaimanapun, definisi itu berfungsi sebagian besar sebagai eufemisme. Saat ini, perangkat tersebut meliputi spektrum yang luas: dari pernyataan resmi pemerintah hingga kampanye viral di media sosial, dari penyampaian pesan terkoordinasi di media arus utama hingga jaringan influencer berbayar yang beroperasi di balik layar.
Literatur akademik menarik garis teoretis antara diplomasi publik dan propaganda. Tetapi dalam praktiknya, operasi hasbara Israel jauh lebih diarahkan bukan pada kebenaran, melainkan pada konstruksi sebuah kebenaran tertentu — sebuah realitas yang dibuat-buat.
Pada titik ini, apa yang tampak sebagai diplomasi publik sebenarnya lebih mendekati manipulasi dan propaganda.
Transformasi digital: dari 2006 hingga sekarang
Infrastruktur perang informasi yang dioperasikan Israel hari ini tidak muncul dalam semalam — ia terbentuk melalui metamorfosis yang lambat dan disengaja.
Perang Lebanon 2006 menandai titik belok yang menentukan. Israel menyaksikan secara langsung bagaimana rekaman yang disiarkan dari medan perang oleh Hizbullah mengubah opini publik internasional secara mendalam.
Pengalaman itu membuat bobot strategis komunikasi digital tak bisa diabaikan. Serangan Gaza 2008–2009 kemudian berfungsi sebagai bab pembuka efektif dari era baru propaganda digital yang disponsori negara.
Setelahnya, Kementerian Luar Negeri Israel secara terbuka mengumumkan pembentukan unit khusus yang bertugas memantau dan menyampaikan pesan di berbagai platform media sosial dalam banyak bahasa asing.
Pada 2012, media sosial telah menjadi arena utama perang informasi. Selama serangan Gaza 2014, kampanye konten terkoordinasi yang dirancang untuk menggambarkan Israel sebagai korban mencapai puncaknya.
Di periode yang sama muncullah aplikasi Act.IL — alat mobilisasi digital skala massal pertama dari jenisnya, dirancang untuk memungkinkan relawan menguatkan konten terpilih atau menandainya untuk dihapus dengan efisiensi yang terukur.
Israel bahkan sampai menawarkan beasiswa kepada mahasiswa universitas sebagai imbalan untuk melakukan operasi hasbara secara online.
Setelah 7 Oktober, infrastruktur propaganda digital Israel mengalami lompatan dramatis — baik dalam skala maupun kecanggihan.
Anggaran negara yang dialokasikan untuk pembentukan opini publik dan operasi hasbara meningkat sekitar dua puluh kali lipat dibandingkan tingkat sebelum 2023, mencapai US$150 juta untuk 2025.
Pada 2026, Israel mengumumkan akan mengalokasikan jumlah luar biasa sebesar US$730 juta untuk perangkat propaganda digitalnya. Unit-unit koordinasi khusus dibentuk baik di Kementerian Luar Negeri maupun di Kementerian Urusan Diaspora.
Badan Periklanan Pemerintah Israel — dikenal sebagai Lapam — menerbitkan sekitar 2.000 iklan sepanjang 2024; dalam hanya delapan setengah bulan pertama 2025, angka itu melonjak melewati 4.000, dengan separuh iklan tersebut menargetkan audiens internasional.
Ketika pengungkapan-pengungkapan ini tersebar ke publik, Perdana Menteri Israel Netanyahu bertemu dengan sekelompok influencer Yahudi-Amerika di New York, menyampaikan pesan yang tegas: “Kita harus melawan balik di arena digital ini, di media sosial.”
Pengepungan multibahasa: Kasus Türkiye
Salah satu dimensi paling menarik dari perang digital Israel adalah strateginya menjangkau audiens sasaran dalam bahasa mereka sendiri — taktik yang semakin menonjol saat diterapkan pada negara-negara yang hubungannya dengan Israel paling tegang.
Pada Maret 2025, militer Israel meluncurkan akun resmi berbahasa Türkiye di X dan Telegram.
Foto sampul akun tersebut menampilkan tentara Israel memberi hormat pada bendera Türkiye dan Israel yang berdampingan.
Militer Israel memilih membuka saluran berbahasa Türkiye pada saat hubungan Türkiye-Israel merosot tajam pasca 7 Oktober, sehingga jelas ini merupakan operasi pengelolaan opini publik, bukan gestur itikad baik.
Türkiye telah memberlakukan pembatasan perdagangan yang luas terhadap Israel, dan Presiden Erdoğan muncul sebagai salah satu suara paling vokal dan konsisten mengkritik Israel di panggung internasional.
Dalam nada yang sama, unggahan di X yang ditujukan kepada Erdoğan oleh menteri luar negeri saat itu, Yisrael Katz, mulai menarik perhatian kalangan akademis internasional, dikatalogkan di bawah rubrik “diplomasi digital dan krisis diplomatik.”
Cuitan-cuitan Katz yang diperkuat secara visual tercatat sebagai contoh nyata diplomasi digital provokatif — menteri dari satu negara langsung dan agresif menargetkan kepala negara lain melalui media sosial.
Fakta bahwa tentara Israel mempertahankan akun media sosial aktif dalam puluhan bahasa menutup sedikit ruang untuk ambigu: ini adalah strategi penargetan yang terkoordinasi secara sentral, dieksekusi dalam skala industri.
Realitas Gaza dan runtuhnya narasi
Namun terlepas dari semua sumber daya dan kecanggihannya, mesin propaganda digital Israel menghadapi batas-batas serius, dan batas-batas itu layak untuk ditelaah.
Pertama adalah ketidakterkaitan realitas. Betapapun kuatnya narasi, ia tidak dapat sepenuhnya mengubur kebenaran. Skala kematian dan kehancuran di Gaza menciptakan realitas yang hidup yang langsung mengancam cerita satu dimensi yang dipertahankan oleh hasbara.
Penduduk Palestina yang membawa ponsel pintar mampu mengirimkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan ke jutaan orang secara waktu nyata — secara mendasar mengikis kendali narasi yang telah mendefinisikan era-era sebelumnya.
Kedua adalah erosi kepercayaan. Ketika klaim-klaim yang berulang mulai runtuh karena palsu atau dibesar-besarkan secara berlebihan, kredibilitas sumber ikut runtuh.
Banyak media internasional yang awalnya sangat bergantung pada informasi dari pihak Israel kemudian terpaksa menerbitkan koreksi — mendorong audiens kritis untuk menelaah narasi dengan skeptisisme yang jauh lebih tajam daripada sebelumnya.
Ketiga, batasan muncul lewat proses hukum internasional. Sikap yang diambil oleh Mahkamah Internasional dan Pengadilan Pidana Internasional menunjukkan secara konkret bahwa manipulasi digital tidak dapat mengubah realitas hukum.
Yang lebih tak terduga, masuknya konten digital ke dalam berkas pengadilan berarti kampanye hasbara mulai menghasilkan bukti yang justru bekerja melawan kepentingan yang semula ingin dilindungi.
Wujud hasbara di era digital menawarkan studi kasus yang terdokumentasi paling lengkap tentang bagaimana negara-negara mempersenjatai informasi.
Jauh lebih personal dibanding propaganda radio era Perang Dingin, jauh lebih mudah diskalakan, dan berjalan dengan tingkat transparansi yang jauh lebih rendah, pendekatan ini menghadirkan masalah serius dan kian membesar bagi lingkungan komunikasi internasional.
Mengesampingkan perdebatan politik dan moral yang mengelilingi operasi-operasi ini sepenuhnya, satu kesimpulan muncul yang berlaku untuk semua orang: mempertanyakan siapa yang memproduksi konten yang kita konsumsi di media sosial — untuk tujuan apa, dan dengan dukungan keuangan siapa — kini bukan lagi pilihan. Itu sebuah kebutuhan.
