Menteri Luar Negeri Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Türkiye, dan Australia yang tergabung dalam MIKTA mengecam penyebaran informasi palsu serta narasi berbahaya yang menyasar organisasi dan personel kemanusiaan.
Para Menteri Luar Negeri MIKTA menggelar pertemuan ke-30 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pada Senin (21/9), dengan fokus pada perlindungan pekerja dan operasi kemanusiaan dari penyebaran informasi palsu serta narasi berbahaya.
Dalam pernyataan bersama, para menteri menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai ancaman yang ditimbulkan misinformasi, disinformasi, dan narasi berbahaya terhadap operasi serta personel kemanusiaan, khususnya ketika konflik bersenjata, bencana, dan keadaan darurat kompleks terjadi.
Mereka menilai penyebaran informasi semacam itu dapat mengganggu bantuan kemanusiaan dan kepercayaan terhadap upaya tersebut.
Menurut pernyataan itu, perkembangan pesat komunikasi digital, media sosial, dan kecerdasan artifisial telah membuat narasi berbahaya dapat beredar dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
MIKTA mengecam produksi, pengorganisasian, dan penyebaran narasi palsu atau berbahaya yang menggambarkan organisasi maupun pekerja kemanusiaan secara keliru, mendorong kekerasan, ancaman atau diskriminasi terhadap mereka, ataupun menghambat kegiatan kemanusiaan. Para menteri menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak nyata di lapangan.
Kelima negara kembali menyatakan dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2730 serta Declaration for the Protection of Humanitarian Personnel dan menyerukan agar kedua instrumen tersebut diterapkan secara efektif.
Para menteri juga menekankan perlunya menghadapi misinformasi, disinformasi, manipulasi informasi, dan ujaran kebencian yang menargetkan organisasi, personel, serta kegiatan kemanusiaan.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja dan operasi kemanusiaan dari berbagai bentuk informasi berbahaya, MIKTA menjadikan isu tersebut sebagai prioritas kebijakan.
Mereka menyerukan kepada seluruh negara, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, serta aktor terkait lainnya untuk menghormati dan melindungi personel serta operasi kemanusiaan, termasuk dalam lingkungan informasi.
“Pekerja kemanusiaan menyelamatkan nyawa. Misinformasi, disinformasi, dan narasi berbahaya menempatkan mereka dalam risiko. Hal ini harus dihentikan,” tegas para menteri dalam pernyataan bersama tersebut.
MIKTA menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi kemanusiaan, kelompok masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat upaya perlindungan tersebut.
