Kuwait menyatakan force majeure atas pengiriman minyak mentah dan produk petroleum olahan setelah blokade Selat Hormuz menghambat akses kapal ke Teluk dan membuat sebagian kewajiban pengiriman tidak dapat dipenuhi, lapor Bloomberg News pada Senin (20/4).
Perusahaan milik negara Kuwait Petroleum Corporation (KPC) memberi tahu para pelanggan pada Jumat bahwa pihaknya memberlakukan klausul kontrak yang memungkinkan pemasok tidak memenuhi pengiriman dalam kondisi luar biasa, menurut dokumen yang dikutip Bloomberg.
Langkah ini tidak serta-merta berarti ekspor akan berhenti sepenuhnya. Seorang sumber yang mengetahui hal tersebut mengatakan sebagian pasokan kemungkinan tetap berlanjut meski deklarasi telah diberlakukan.
Gangguan ini terjadi seiring perang yang melibatkan Iran membuat lalu lintas di Selat Hormuz nyaris terhenti, menciptakan hambatan bagi eksportir energi Teluk dan menambah tekanan pada pasar minyak global.
Hampir tertutupnya jalur pelayaran strategis tersebut juga menyebabkan fasilitas penyimpanan di kawasan cepat penuh, sementara negara-negara Teluk yang sangat bergantung pada ekspor minyak dan bahan bakar menghadapi tekanan terhadap produksi dan pendapatan.
Kuwait terdampak serangan infrastruktur
Sejumlah negara di kawasan telah dipaksa mengurangi produksi minyak mentah, gas, dan produk olahan akibat gangguan di Hormuz serta serangan Iran.
Awal bulan ini, pemerintah AS memperkirakan lebih dari 9 juta barel per hari produksi minyak akan terhenti pada April.
Kuwait juga mengalami serangan berulang pada infrastruktur minyak, dengan produksi turun ke level yang terakhir terlihat pada awal 1990-an setelah invasi Irak ke negara tersebut, menurut laporan tersebut.
Sumber yang mengetahui hal ini menyebut pemulihan penuh produksi akan memerlukan waktu bahkan setelah konflik mereda, sehingga gangguan ekspor kemungkinan berlanjut meski situasi keamanan kawasan membaik.
