Pemerintah meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring masuknya fase puncak fenomena iklim El Nino pada September 2026.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan, meskipun jumlah titik panas (hotspot) di Kalimantan dan Sumatra sempat melandai pada akhir Agustus, ancaman karhutla masih sangat tinggi akibat kekeringan ekstrem.
"Dari sudut pandang alam, kita belum lepas dari ancaman El Nino. September adalah bulan perjuangan kita, medan tempur utama kita," ujar Raja Juli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/9), dikutip dari Antara.
Operasi Pemadaman dan Mitigasi Gambut
Pemerintah mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC/TMC) untuk memicu hujan buatan serta membasahi kembali lahan gambut di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Armada pesawat modifikasi cuaca bahkan diizinkan beroperasi hingga tengah malam apabila terdeteksi potensi awan hujan di wilayah sasaran.
Selain operasi penyiraman udara (water bombing) yang turut didukung tiga helikopter bantuan dari Jepang, pemerintah memperbanyak sumur bor dan sekat kanal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto demi menjaga kelembapan kubah gambut.
Dampak Kesehatan dan Tindakan Hukum
Data Kementerian Kehutanan mencatat karhutla telah menghanguskan sekitar 200.000 hektare lahan sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Pejabat Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengungkapkan, pekatnya kabut asap telah memicu lebih dari 50.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi selama Juli–Agustus 2026, seperti dilansir Reuters. Dampak asap lintas batas bahkan dilaporkan menurunkan kualitas udara di sebagian wilayah Malaysia dan Filipina.
Raja Juli menegaskan bahwa mayoritas kebakaran terjadi akibat ulah manusia demi pembukaan lahan murah. Pemerintah telah menjatuhkan sanksi denda terhadap enam pemegang izin konsesi kehutanan, seraya mengawasi ketat 42 perusahaan lain yang terdeteksi berada di zona rawan karhutla.
