Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bertujuan mendukung perjuangan Palestina, terutama pemulihan Gaza.
Pemerintah berharap keterlibatan tersebut dapat mendorong terwujudnya solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina di tengah kritik Amnesty International Indonesia terhadap keputusan bergabung dengan badan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan pada Kamis (22/10) bahwa langkah Indonesia sejalan dengan komitmen untuk mendukung Palestina melalui berbagai jalur diplomasi yang tersedia.
Menurutnya, Indonesia juga ingin berperan dalam memengaruhi agenda BoP agar rekonstruksi Gaza dan upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina tetap menegaskan aspirasi rakyat Palestina serta masyarakat internasional.
Terkait perkembangan terbaru organisasi tersebut, Nabyl mengatakan Indonesia masih menangguhkan pembahasan berbagai agenda di dalam BoP. Pemerintah juga memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait keanggotaan Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menarik diri dari BoP.
Ia menyampaikan pandangan tersebut pada Rabu (21/10), setelah menghadiri acara bertema “Mendukung Perlawanan Palestina di Tengah Genosida” di Jakarta yang menghadirkan Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, Francesca Albanese.
Usman menilai pembentukan BoP sejak awal merupakan keputusan yang keliru. Ia juga mengkritik dominasi Amerika Serikat dalam badan tersebut, dengan menuding Washington memberikan dukungan penuh kepada Israel dan operasi militernya yang telah menewaskan banyak warga sipil Palestina, termasuk di Gaza.
