Indeks saham Indonesia memperoleh penundaan sementara dari potensi penurunan peringkat oleh MSCI, namun tekanan terhadap agenda reformasi pasar modal tetap berlanjut di tengah ketidakpastian arus modal global.
Dalam laporan Reuters, keputusan MSCI untuk memperpanjang masa tinjauan terhadap saham Indonesia hingga November dinilai memberikan ruang tambahan bagi regulator di Jakarta untuk melanjutkan reformasi. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor jangka panjang.
MSCI sebelumnya mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang, setelah sempat membekukan evaluasi dan memunculkan risiko penurunan ke kategori pasar frontier.
Menanggapi perkembangan itu, indeks acuan Bursa Efek Indonesia tercatat melemah sekitar 1,6 persen pada perdagangan terakhir, di tengah sentimen pasar yang masih bergejolak.
Sentimen pasar melemah
Sejak awal tahun, tekanan terhadap pasar saham Indonesia terus meningkat. MSCI telah lebih dulu menghentikan sementara evaluasi dan memicu kekhawatiran terkait potensi penurunan peringkat, yang kemudian mendorong pemerintah melakukan sejumlah reformasi, termasuk peningkatan free-float saham.
Menurut laporan Reuters, kinerja indeks Indonesia tercatat merosot sekitar 30 persen sepanjang tahun berjalan, menjadikannya salah satu pasar saham dengan performa terburuk secara global. Investor asing juga tercatat melakukan penjualan bersih sekitar $3,9 miliar.
Di tengah tekanan tersebut, arus keluar modal asing yang terus berlangsung serta kekhawatiran fiskal telah menekan nilai tukar rupiah hingga mencapai level terendah baru, memperburuk sentimen pasar.
Sementara itu, MSCI menyebut sejumlah langkah reformasi Indonesia sebagai “arah yang positif”, namun menegaskan bahwa evaluasi lanjutan tetap bergantung pada kemajuan konkret hingga November. Lembaga tersebut juga membuka kemungkinan konsultasi terkait penurunan peringkat jika progres dinilai tidak memadai.
Di saat yang sama, lembaga pemeringkat Moody’s dan Fitch telah menurunkan prospek kredit Indonesia menjadi negatif pada awal tahun ini, dengan alasan melemahnya kredibilitas kebijakan.
