Lembaga pemeringkat kredit internasional, S&P Global Ratings, memutuskan untuk mempertahankan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB/A-2 dengan prospek (outlook) stabil pada Senin (13/7). Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah S&P ini berbeda arah dengan dua lembaga pemeringkat global lainnya, Moody's dan Fitch. Pada Februari dan Maret lalu, kedua lembaga tersebut memangkas prospek utang Indonesia menjadi negatif. Mereka menyoroti penurunan kredibilitas pembuatan kebijakan seiring meningkatnya kekhawatiran fiskal di era pemerintahan baru.
Menurut S&P, tekanan fiskal yang dialami Indonesia saat ini diyakini hanya bersifat sementara. Lembaga tersebut menilai tekanan ini dapat diredam oleh penguatan harga komoditas serta kebijakan pemangkasan anggaran belanja pemerintah yang fleksibel.
"Afirmasi ini mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, serta beban utang luar negeri neto dan utang pemerintah yang relatif ringan," tulis pernyataan resmi S&P.
S&P juga memproyeksikan pendapatan negara akan terus pulih sepanjang tahun ini, didukung oleh rebound nilai ekspor akibat kenaikan harga komoditas global. Selain itu, kebijakan hilirisasi sektor sumber daya alam dinilai akan mendongkrak penerimaan negara dalam jangka panjang.
Komitmen Defisit Anggaran di Bawah 3 Persen
Salah satu poin penting yang menjaga kepercayaan S&P adalah komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk menjaga disiplin fiskal.
"Prospek stabil ini mencerminkan ekspektasi kami bahwa pemerintah akan terus memandang batas aman defisit tahunan sebesar 3 persen dari PDB sebagai jangkar kebijakan yang krusial," tambah lembaga tersebut.
S&P menambahkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan APBN jika diperlukan, termasuk melakukan pemangkasan anggaran belanja yang masif guna menjaga defisit agar tidak melampaui batas hukum yang ditetapkan undang-undang.
Meski demikian, S&P memperingatkan bahwa rating Indonesia bisa saja diturunkan jika utang pemerintah, beban bunga, atau kebutuhan pembiayaan eksternal membengkak signifikan. Sebaliknya, peringkat utang berpotensi dinaikkan jika rasio keuangan fiskal dan eksternal membaik secara berkelanjutan melalui penurunan defisit, penguatan pendapatan, serta penurunan beban utang luar negeri.
Respons Pemerintah dan Upaya Penyelamatan Rupiah
Menanggapi keputusan tersebut, Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) menyambut baik laporan S&P. Menurut otoritas, keputusan ini menunjukkan bahwa investor global masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap pengelolaan ekonomi makro dalam negeri, yang didukung oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter.
Kepada Reuters, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan optimismenya bahwa nilai tukar rupiah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk menguat, seiring pulihnya kepercayaan investor.
Belakangan ini, mata uang rupiah terus tertekan hebat dan bergerak di dekat level terendah sepanjang sejarahnya, yakni di kisaran Rp18.000 per dolar AS sejak bulan lalu. Volatilitas pasar global dan kekhawatiran atas postur anggaran belanja pemerintah baru menjadi faktor utama yang memukul kinerja mata uang Garuda. Tekanan ini bahkan sempat memaksa BI menaikkan suku bunga acuan di luar jadwal pertemuan rutin demi menjaga stabilitas moneter.
Sentimen positif juga datang dari pelaku pasar. Manajer dana dari SGMC Capital, Mohit Mirpuri, menilai keputusan S&P ini sebagai angin segar bagi pasar keuangan Indonesia, meski pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri.
"Kami melihat ini sebagai kemenangan kecil bagi Indonesia. Kami memproyeksikan reformasi kebijakan dan disiplin fiskal yang dijalankan pemerintah akan terlihat lebih nyata pada paruh kedua tahun ini, yang pada gilirannya akan semakin memperkuat kepercayaan pasar," ujar Mirpuri.
