Washington, DC — Di Constitution Avenue, jantung ibu kota Amerika Serikat, gedung markas Federal Reserve AS yang berlapis batu pucat kini diselimuti perancah. Proyek renovasi tersebut mendadak menjadi pusat badai politik.

Apa yang awalnya merupakan upaya lama untuk memodernisasi bangunan tua, kini berkembang menjadi penyelidikan pidana yang melibatkan Departemen Kehakiman (DOJ) dan menempatkan Ketua Federal Reserve Jerome Powell di bawah sorotan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam eskalasi yang luar biasa, jaksa federal AS meluncurkan penyelidikan pidana terhadap Powell, dengan tuduhan ia menyesatkan Kongres saat memberikan kesaksian di bawah sumpah di hadapan Komite Perbankan Senat pada Juni tahun lalu.

Biaya proyek dilaporkan melonjak melampaui perkiraan awal hingga menembus US$2,5 miliar. Pihak The Fed menyebut lonjakan tersebut dipicu inflasi harga material dan tenaga kerja konstruksi. Namun, para pengkritik menilai penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab persoalan.

Bagi sebagian pengamat, justru penyelidikan itulah yang menjadi masalah utama.

David Schultz, profesor terkemuka di Departemen Ilmu Politik dan Studi Hukum Universitas Hamline, melihat pola yang sudah familiar.

“Mengingat kritik berulang Trump terhadap Powell dan langkah Departemen Kehakiman yang juga menargetkan para pengkritik lainnya, ini tampak tidak lebih dari contoh penyalahgunaan proses hukum untuk pelecehan personal,” kata Schultz kepada TRT World.

Gedung Putih pun angkat suara.

“Begini, presiden punya hak penuh untuk mengkritik ketua The Fed. Ia memiliki hak Amandemen Pertama, sama seperti Anda semua,” ujarnya.

“Apakah Jerome Powell seorang kriminal atau tidak, itu adalah jawaban yang harus ditemukan oleh Departemen Kehakiman, dan tampaknya mereka berniat untuk mengetahuinya,” kata Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt kepada media pada Senin.

Fokus utama penyelidikan adalah apakah Powell telah menggambarkan secara akurat cakupan dan biaya renovasi tersebut, serta apakah ada rincian penting yang dihilangkan atau diperkecil.

Dalam kesaksian itu, Powell menyebut proyek tersebut sebagai pemeliharaan penting yang diperlukan untuk menjaga fungsi dan keamanan markas bank sentral.

Powell bukan tanpa penentang. Anggota DPR dari Partai Republik, Anna Paulina Luna, memimpin seruan agar dilakukan pengawasan lebih ketat, dengan mengaitkan renovasi tersebut pada kekhawatiran lebih luas soal belanja federal di tengah tekanan inflasi terhadap rumah tangga.

Pada Juli 2025, Luna secara resmi mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung agar DOJ menyelidiki Powell atas dugaan sumpah palsu dan pemberian pernyataan tidak benar kepada pejabat federal.

Powell menanggapi penyelidikan itu secara langsung pada Minggu melalui pesan video langka yang dirilis Federal Reserve.

Peringatan dari para ekonom

Ketua The Fed itu menyebut langkah tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membela tindakannya, seraya mengatakan bahwa ia menjalankan tugas tanpa takut atau berpihak pada kepentingan politik.

Dokumen Tanya Jawab resmi Federal Reserve (diperbarui Juli 2025 dan masih berlaku hingga Januari 2026) menjelaskan proyek tersebut sebagai perombakan menyeluruh yang diperlukan pada gedung-gedung yang belum direnovasi secara komprehensif sejak 1930-an, sebuah konsekuensi tak terelakkan dari perawatan bangunan berusia seabad yang menampung infrastruktur keuangan sensitif.

Para pendukung Powell juga menilai waktu penyelidikan ini bukan kebetulan.

Langkah itu muncul di tengah memanasnya kembali hubungan antara bank sentral dan Presiden Donald Trump, yang berulang kali mengkritik Powell terkait kebijakan suku bunga. Dalam pesan videonya pada 11 Januari, Powell menyiratkan bahwa penyelidikan tersebut dimanfaatkan sebagai dalih untuk memengaruhi keputusan The Fed.

Kekhawatiran itu mendapat gaung di kalangan ekonom progresif, yang memperingatkan bahwa mengubah perbedaan kebijakan menjadi penyelidikan pidana berisiko mengguncang pasar.

Peringatan tersebut kian menguat pada Senin ketika tiga mantan ketua Federal Reserve secara bersama-sama mengeluarkan pernyataan yang mengecam penyelidikan tersebut.

Janet Yellen, Ben Bernanke, dan Alan Greenspan, bersama sejumlah mantan pemimpin kebijakan ekonomi lainnya, menyebut penyelidikan itu menyerupai bentuk intervensi yang lebih lazim terjadi di negara berkembang dengan institusi lemah.

TerkaitTRT Indonesia - Ketua The Fed Powell terancam dakwaan pidana dari pemerintahan Trump

Hubungan yang sarat ketegangan

“Penyelidikan pidana yang dilaporkan terhadap Ketua Federal Reserve Jay Powell merupakan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menggunakan serangan penuntutan guna melemahkan independensi tersebut,” demikian bunyi pernyataan bersama itu.

Sekitar selusin bankir sentral juga menyatakan dukungan kepada Powell dalam pernyataan bersama, termasuk Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Gubernur Bank of England Andrew Bailey, Gubernur Bank of Canada Tiff Macklem, serta Gubernur Bank of Korea Chang Yong Rhee.

Sementara itu, Trump mengatakan kepada The New York Times bahwa ia telah memutuskan siapa yang akan dipilih untuk menggantikan Powell sebagai ketua The Fed, dengan pengumuman yang disebut akan segera disampaikan.

Kevin Hassett, mantan penasihat ekonomi Gedung Putih di era Trump, disebut-sebut sebagai kandidat terdepan.

Hubungan Trump dengan Powell sejak lama penuh ketegangan. Meski menunjuknya pada 2018, Trump berulang kali mengkritik Powell karena menaikkan suku bunga, dan menuding bank sentral menghambat pertumbuhan ekonomi.

Powell menolak tekanan tersebut, dan bagi sebagian kalangan di Washington, ia menjadi simbol independensi institusi.

Sorotan publik kian tajam

Pasar keuangan pun mulai bereaksi. Pada 12 Januari, kontrak berjangka S&P turun sekitar setengah persen, mencerminkan kegelisahan investor atas potensi konflik institusional di saat perdebatan soal pemangkasan suku bunga sedang memanas.

Bagi para pembayar pajak, kontroversi ini melampaui politik. Isu tersebut menyentuh pertanyaan mendasar soal transparansi dan akuntabilitas dalam belanja publik.

Peter Navarro, penasihat senior Trump, mengatakan kepada media AS pada Senin, “Kami tahu dia membuat pernyataan palsu.”

“Satu-satunya pertanyaan adalah apakah ia menyadarinya dan melakukannya dengan niat jahat,” ujarnya.

Penyelidikan yang terus bergulir ini, di tengah latar ketegangan politik dan ketidakpastian pasar, juga menegaskan pola tekanan dan pengawasan yang kini dihadapi Powell.

“Kasus ini sejalan dengan pola cara kerja dan praktik bisnis pemerintahan ini,” kata Schultz kepada TRT World.

Hasil dari perkara terbaru ini akan menguji apakah bank sentral paling berpengaruh di dunia itu masih mampu tetap terlindungi dari berbagai tekanan yang mengitarinya.