AS menyebut operasi ini sebagai Operation Epic Fury, sementara Israel menamainya Operation Rising Lion.
Meski berbeda nama, keduanya pada dasarnya sama-sama terlibat dalam perang melawan Iran, yang menegaskan semakin eratnya koordinasi dalam upaya mereka mengejar dominasi kawasan Timur Tengah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut ingin mengamankan hegemoni Tel Aviv melalui konflik militer berkelanjutan.
Di saat yang sama, Presiden AS Donald Trump berupaya memperkuat kepentingan geostrategis Amerika di dunia Arab serta memperdalam hubungan ekonomi dengan negara-negara kaya minyak di Teluk.
Netanyahu disebut mengincar supremasi Israel di Timur Tengah, sementara Trump menyediakan payung strategis dan militer bagi Amerika Serikat.
Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah dan melemahnya kepemimpinan senior Hizbullah di Lebanon akibat serangan militer Israel, pengaruh Iran di kawasan dinilai menurun. Keduanya kemudian melihat Iran yang melemah sebagai hambatan utama yang tersisa.
AS dan Israel disebut bekerja sama dalam pengeboman dan serangan udara ke Iran, yang memicu perang luas di kawasan dan mengancam perdamaian dunia.
Namun, respons Iran disebut telah mengguncang status quo geopolitik Timur Tengah.
Teheran berhasil menembus mitos ketangguhan sistem pertahanan Iron Dome Israel melalui serangan rudal balistik, menyerang pangkalan AS di kawasan, serta memberi tekanan pada ekonomi global dengan mengendalikan Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Perang selama dua bulan ini juga menempatkan pengaruh politik dan militer Amerika Serikat dalam ujian besar.
Kerusakan pada model finansial Teluk yang bergantung pada keamanan, serta serangan terhadap fasilitas minyak dan energi, ikut merugikan Trump karena negara-negara Teluk merupakan sekutu AS.
Negara-negara Teluk yang kaya disebut berinvestasi ratusan miliar dolar di AS, namun payung keamanan Amerika dinilai retak karena gagal memberikan perlindungan penuh.
Perang yang berlangsung diperkirakan akan mengubah ulang aliansi geopolitik dan geostrategis, bahkan untuk pertama kalinya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara Israel dan AS di tengah meningkatnya kritik di dalam negeri Amerika terhadap “perang pilihan” Trump.
Namun hasil perang ini akan menentukan arah dan kecepatan perubahan tersebut.
Taruhan pengaruh AS di kawasan
Israel disebut ingin membangun supremasi di Timur Tengah, sementara AS dalam narasinya berupaya melindungi warganya dari ancaman Iran yang disebut berada di ambang menjadi negara nuklir.
Perubahan pemerintahan di Iran menjadi kepentingan bersama Israel dan Amerika Serikat.
Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain disebut mengambil sikap keras terhadap Iran.
Sementara itu Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Kuwait menunjukkan sikap lebih menahan diri terhadap serangan balasan Iran. Perbedaan ini masih berpotensi melebar pascaperang.
Situasi ini menjadi tantangan serius bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Washington dinilai meningkatkan kehadiran militernya untuk mempertahankan pengaruhnya.
AS kini dilaporkan memiliki lebih dari 50.000 tentara dengan penempatan pesawat dan kapal perang di Kuwait, UEA, Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar.
Trump disebut menghadapi frustrasi yang meningkat.
Negosiasi sejauh ini belum membuahkan hasil. Pembicaraan langsung tingkat tinggi AS–Iran yang digelar di Islamabad dikabarkan gagal setelah 21 jam perundingan intens.
AS menyebut kegagalan itu terkait isu nuklir, namun terdapat perbedaan lain termasuk soal Selat Hormuz dan gencatan senjata di Lebanon.
Gencatan senjata dua minggu berlaku hingga 21 April, dan mediator masih berharap pembicaraan dapat dilanjutkan, meski opsi kembali ke perang tetap terbuka bagi Trump.
Survei Pew Research Center menunjukkan 61 persen warga Amerika menolak perang tersebut.
Pejabat kontra-terorisme AS Joe Kent bahkan mengundurkan diri karena menilai perang tidak dapat didukung “dengan hati nurani” dan menyebut Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi AS.
“Jelas bahwa perang ini dimulai karena tekanan Israel dan lobi kuatnya di Amerika,” kata Kent.
Banyak pihak menilai Netanyahu menjual gagasan kepada Trump mengenai perubahan cepat pemerintahan di Iran, yang disebut didukung oleh emblem “Operation Rising Lion” milik Israel yang bernuansa simbolisme monarkis.
Trump, yang saat itu masih terdorong oleh klaim keberhasilan AS dalam penangkapan Nicolás Maduro serta perubahan pemerintahan di Venezuela, disebut menerima gagasan tersebut.
Dengan pemilu yang dijadwalkan pada Oktober dan dukungan publik Israel yang masih tinggi terhadap perang, Netanyahu disebut membutuhkan konflik berkelanjutan untuk mempertahankan posisinya.
Israel diketahui menyerang Iran dua kali selama proses negosiasi dengan AS—pada Juni lalu dan Februari tahun ini—serta menyerang para negosiator Hamas di Qatar, sekutu utama AS yang menjadi lokasi pangkalan udara Al Udeid.
Meski ada gencatan senjata AS–Iran, Netanyahu tetap melanjutkan serangan ke Lebanon dengan alasan wilayah tersebut tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata.
Netanyahu disebut ingin memisahkan Hizbullah dari Iran, pandangan yang juga dikaitkan dengan Trump dan JD Vance, sekaligus mendorong pemerintah Lebanon yang lemah untuk melucuti senjata kelompok tersebut.
Washington disebut menginginkan jalan keluar dari konflik, sementara Netanyahu justru menginginkan eskalasi perang.
“Penting bagi Trump untuk menahan Israel. Jika Israel bebas memulai kembali perang dan AS tidak bisa menolaknya, maka apa arti kesepakatan gencatan senjata itu?” kata analis geopolitik Trita Parsi dari Quincy Institute.
Ia menambahkan bahwa bisa saja muncul status baru tanpa kesepakatan formal, di mana AS menarik diri dari perang sementara Iran tetap menguasai Selat Hormuz. Pertanyaannya, apakah Israel mampu melanjutkan perang tanpa AS.
Saat ini Israel masih terus menyerang Beirut selatan dan berupaya “mengeliminasi” Hamas serta Hizbullah yang dianggap mengancam perbatasannya.
Iran yang masih terlibat perang diperkirakan tidak akan meninggalkan Hizbullah karena kelompok itu juga menjadi benteng pertahanan Teheran terhadap Israel.
Di antara dukungan dan ketergantungan
Israel sangat bergantung pada dukungan politik dan militer AS dalam operasi militernya, baik di Gaza, Iran, maupun Lebanon.
Washington disebut memberi “izin tidak resmi” melalui dukungan diplomatik dan perlindungan di PBB lewat hak veto.
Hubungan keduanya ditopang oleh arsitektur militer dan strategis yang sangat kuat.
Israel menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar AS sejak Perang Dunia II dengan total sekitar 260 miliar dolar AS dan bantuan militer tahunan 3,8 miliar dolar AS.
Hubungan ini juga tertanam dalam struktur sosial-politik Amerika, termasuk dukungan kelompok Kristen Evangelis dan pengaruh lobi pro-Israel AIPAC.
Namun, hubungan ini kini disebut berubah menjadi ketergantungan bilateral, dengan integrasi sistem pertahanan dan teknologi kedua negara.
Dari ekspansi permukiman ilegal hingga gagasan “Greater Israel”, Israel dinilai memiliki agenda ekspansionis di kawasan, termasuk pendudukan Dataran Tinggi Golan dan rencana zona keamanan di Lebanon selatan.
Israel juga disebut memandang Türkiye dan Pakistan sebagai penghambat ambisi tersebut.
Dengan kondisi ini, Timur Tengah dinilai masih berada dalam ketegangan yang berpotensi menjadi luka berkepanjangan.
Setelah perang, Iran diperkirakan akan fokus pada rekonstruksi. Trump disebut ingin keluar dari konflik, dan Iran juga bersedia, namun Netanyahu justru berpotensi menarik AS kembali ke medan perang.
Karena itu, sebagian pihak menilai pemisahan—atau setidaknya pengurangan ketergantungan—antara AS dan Israel menjadi kunci penting menuju stabilitas kawasan.
Langkah pertama menuju stabilitas, menurut pandangan tersebut, adalah kemampuan Washington untuk mengendurkan kendali atas konflik yang selama ini turut ia bentuk sendiri.












