Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerja sama maritim serta keamanan regional untuk menjaga stabilitas kawasan Asia-Pasifik, termasuk di tengah ketegangan di Laut China Selatan dan upaya melindungi perairan Laut Natuna Utara.
Komitmen tersebut dibahas dalam Pertemuan Ke-12 Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security di Jakarta Selatan, Kamis (22/10).
Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama (joint communique) yang mencakup penguatan kemitraan strategis, keamanan maritim, pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara, keamanan perbatasan, serta keamanan siber.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman saat bertemu Menteri Dalam Negeri, Imigrasi dan Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Kesenian Australia, Tony Burke MP mengatakan Indonesia berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan berpegang pada hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Melalui kemitraan dengan Australia, kedua negara akan meningkatkan pengawasan maritim, patroli, dan penegakan hukum guna memperkuat keamanan perairan Indonesia, termasuk di Laut Natuna Utara.
Dudung menegaskan, kerja sama tersebut tidak diarahkan untuk menghadapi negara tertentu. Indonesia tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif dengan menempatkan kedaulatan dan hak berdaulat nasional sebagai prioritas.
Menutup pernyataannya ia menambahkan, koordinasi dan peningkatan kapasitas bersama Australia diperlukan untuk merespons tantangan keamanan yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat kontribusi kedua negara dalam menjaga stabilitas regional.
