Presiden Indonesia Prabowo Subianto resmi mengajukan Destry Damayanti sebagai satu-satunya kandidat gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri secara mendadak pada akhir Juli.
Keputusan ini disampaikan pemerintah pada Senin (10/8) dan langsung menjadi sorotan pelaku pasar.
“Tidak ada nama lain, hanya Destry Damayanti,” ujar juru bicara presiden Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta. Saat ini, Destry menjabat sebagai gubernur sementara BI setelah sebelumnya menjadi deputi gubernur sejak 2019.
Penunjukan tersebut masih menunggu persetujuan parlemen, yang memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menerima atau menolak kandidat. Meski demikian, secara historis, DPR belum pernah menolak calon gubernur BI yang diajukan presiden sejak 2008.
Pengunduran diri Perry terjadi di tengah tekanan terhadap perekonomian domestik, termasuk pelemahan rupiah dan penurunan pasar saham. Nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 7 persen sejak konflik di Timur Tengah memanas pada Februari, menjadikannya salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.

Langkah Prabowo memilih Destry dinilai memberikan sinyal kesinambungan kebijakan moneter.
Destry dikenal sebagai ekonom berpengalaman dengan latar belakang di Citibank dan Bank Mandiri, serta pernah menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan. Analis juga menilai ia cenderung mengedepankan keseimbangan antara pengendalian inflasi, stabilitas rupiah, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, isu independensi BI tetap menjadi perhatian.
Pengunduran diri Perry—yang merupakan pejabat ekonomi kedua yang mundur sejak Prabowo menjabat—memicu spekulasi adanya tekanan agar bank sentral lebih mendukung agenda pertumbuhan pemerintah, termasuk target ekspansi ekonomi hingga 8 persen.
Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh undang-undang baru yang memberi peran lebih besar kepada parlemen dalam mengevaluasi kinerja BI serta mandat tambahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di sisi kebijakan, BI sebelumnya mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen pada rapat terakhir di bawah Perry, setelah menaikkan total 100 basis poin sepanjang tahun ini. Keputusan tersebut diambil untuk menahan tekanan terhadap rupiah di tengah lonjakan biaya energi global.
Dengan proses persetujuan parlemen yang akan segera berlangsung, arah kebijakan moneter Indonesia ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana Destry menavigasi keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan dorongan pertumbuhan pemerintah.






















